Ngetem Sembarangan, Angkutan Umum di Jakarta Didenda Rp500 Ribu
Selasa, 24 Desember 2013 - 10:41 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Salah satu penyebab kemacetan di Jakarta adalah banyaknya angkutan umum yang mengetem di sembarang tempat. Salah satunya di persimpangan jalan dan di sekitar pintu rel kereta api.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan untuk mengatasi permasalahan itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera memberlakukan denda tilang maksimal untuk angkot yang mengetem tidak pada tempatnya.
"Angkutan umum mengetem sembarangan ini pun akan dikenakan denda tinggi Rp500 ribu," kata Pristono, Selasa, 24 Desember 2013.
Disampaikan Pristono, denda itu mengacu pada Undang-undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009. Tidak hanya pengendara yang menerobos jalur TransJakarta yang didenda maksimal, juga termasuk pelanggar rambu, salah satunya angkutan yang mengetem di sembarang tempat.
"Tapi ini masih dalam proses pembelajaran. Proses penegakan hukumnya pun belum lama," ujarnya.
Pristono menuturkan, untuk mewujudkan itu, instansinya sudah melakukan koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Yang pasti, kata dia, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah mengusulkan. Namun saat ini masih menunggu hakim yang memutuskan.
"Tapi prinsipnya kami menunggu jawaban pengadilan. Kalau polisi sudah memberikan tanda di surat tilang dengan denda maksimal," Pristono menerangkan. (adi)
![Presiden Prabowo Subianto Lantik Anggota KPU RI Iffah Rosita]()
![img_title]()
Baca Juga :
Terbakar, Penumpang Trigana Air Berhamburan Keluar dari Pesawat di Bandara Sentani Papua
Disampaikan Pristono, denda itu mengacu pada Undang-undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009. Tidak hanya pengendara yang menerobos jalur TransJakarta yang didenda maksimal, juga termasuk pelanggar rambu, salah satunya angkutan yang mengetem di sembarang tempat.
"Tapi ini masih dalam proses pembelajaran. Proses penegakan hukumnya pun belum lama," ujarnya.
Pristono menuturkan, untuk mewujudkan itu, instansinya sudah melakukan koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Yang pasti, kata dia, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah mengusulkan. Namun saat ini masih menunggu hakim yang memutuskan.
"Tapi prinsipnya kami menunggu jawaban pengadilan. Kalau polisi sudah memberikan tanda di surat tilang dengan denda maksimal," Pristono menerangkan. (adi)
Baca Juga :
Dilantik Prabowo Jadi KPU, Iffah Rosita Jamin Pilkada 2024 Berjalan Kondusif
Iffah Rosita resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa, 5 November 2024. Ia berkomitmen menciptakan Pilkada
VIVA.co.id
5 November 2024
Baca Juga :
