Desember, Buang Sampah Sembarangan di DKI Denda Rp500 Ribu

Kamis, 14 November 2013 - 15:14 WIB
Oleh :
Tumpukan Sampah di Pintu Air Manggarai
Tumpukan Sampah di Pintu Air Manggarai
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVAnews
- Sampah jadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Untuk mengatasi masalah sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakara akan bertindak tegas. Rencananya mulai bulan Desember masyarakat yang membuang sampah sembarangan didenda Rp500 ribu.


"Saatnya mengedukasi masyarakat. Kami akan terapkan denda maksimal Rp500 ribu untuk masyarakat yang buang sampah sembarangan," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Kamis 14 November 2013.


Dengan denda maksimal itu diharapkan masyarakat jera membuang sampah sembarangan. "Sungai, waduk kami kuras. Kalau masyarakat tetap buang sampah ya percuma," ujarnya.
Baca Juga :
Keponakan Yusril Ihza Mahendra Deklarasi Maju Jadi Calon Ketum PBB 2025-2030


Baca Juga :
Ketua Panja Sebut Presiden Prabowo Segera Teken Keppes Biaya Haji 2025
Sanksi berbeda diberlakukan pada perusahaan. Perusahaan yang melanggar aturan membuang sampah sembarangan akan didenda lebih besar. "Perusahaan swasta dendanya Rp50 juta kalau berani buang sampah sembarangan," ucap dia.

Baca Juga :
Komentar Perdana Patrick Kluivert Usai Resmi Tangani Timnas Indonesia

Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin memastikan sanksi ini diterapkan pada Desember mendatang. "Perdanya sudah ada. Sekarang sedang bahas masalah teknis penindakan di lapangan," kata Unu.


Untuk menerapkan aturan ini, Pemprov melibatkan Polisi dan Satpol PP. "Kami sudah bertemu Wakapolda Metro dan membahas pelaksanaan sanksi ini."


Menurut Unu, instansinya juga tengah melakukan perbaikan fasilitas kebersihan. Persiapan adalah dengan meremajakan truk pengangkut sampah. Nantinya tempat pembuangan sampah sementara ditempatkan di setiap kelurahan dan kecamatan.


Selain itu untuk pemantauan wilayah waduk dan sungai, Dinas Kebersihan memesan perahu pengawas yang mempunyai fungsi mengangkut sampah. "Tahun 2014 kami rencanakan bisa operasi di sungai dan waduk," ujarnya. (eh)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Untuk menerapkan aturan ini, Pemprov melibatkan Polisi dan Satpol PP. "Kami sudah bertemu Wakapolda Metro dan membahas pelaksanaan sanksi ini."
Halaman Selanjutnya