Kasus Intimidasi Warga, Jokowi Akan Penuhi Panggilan Komnas HAM

Kamis, 16 Mei 2013 - 06:33 WIB
Oleh :
Jokowi Hadiri Peluncuran MRT
Jokowi Hadiri Peluncuran MRT
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy
Photo Mini 1
VIVAnews -
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, akan memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kamis 16 Mei 2013. Pemanggilan dari Komnas HAM itu terkait penggusuran pemukiman warga sekitar bantaran waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.


Berdasarkan jadwal yang dirilis Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jokowi, sapaan Gubernur DKI, akan datang ke kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 14.00 WIB.


Kemarin, Rabu 15 Mei 2013, Jokowi menyatakan siap datang memenuhi panggilan Komnas HAM. "Kalau diundang ya datang lah. Kalau tidak diundang saja, saya datang tidak apa-apa," kata Jokowi.
Baca Juga :
Prabowo Singgung Usulan Gus Dur Jadi Pahlawan, Begini Respons Yenny Wahid


Baca Juga :
Ayah Talitha Curtis Mendadak Datang Meminta Maaf Penuh Penyesalan, Curtis Winn: Maafkan Papa Sudah Gagal Jadi Orang Tua
Rencana pemanggilan orang nomor satu di DKI Jakarta itu sudah mencuat sejak Selasa lalu saat Ketua Komnas HAM Siti Noor Leilla mengutarakan bahwa pihaknya segera memanggil Jokowi. Ada dugaan intimidasi terhadap warga Waduk Pluit yang rumahnya akan digusur.

Baca Juga :
Akibat Bakar Sampah, 3 Lapak Pedagang di Pasar Sentiong Tangerang Ludes Terbakar

Siti menyebutkan, saat ini sudah ada 300 KK yang digusur dan baru ada 20 KK yang menempati rusunawa yang di janjikan Pemprov DKI. "Dalam kasus ini ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan sehingga Komnas HAM akan melakukan konfirmasi kepada Gubernur DKI," katanya.


Kata Siti, hal itulah yang menjadi keresahan warga. Para warga takut nanti setelah digusur tapi mereka tak bisa menempati rusunawa yang telah dijanjikan oleh pemerintah provinsi DKI. "Permasalahan ini juga akan kami konfrontir dengan Pak Joko Widodo," ucapnya. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kata Siti, hal itulah yang menjadi keresahan warga. Para warga takut nanti setelah digusur tapi mereka tak bisa menempati rusunawa yang telah dijanjikan oleh pemerintah provinsi DKI. "Permasalahan ini juga akan kami konfrontir dengan Pak Joko Widodo," ucapnya. (adi)
Halaman Selanjutnya