Polisi Pukul Mundur Aksi Demo Tolak RUU TNI, Lalu Lintas Depan DPR Sudah Dibuka
- VIVA/Fajar Ramadhan
Jakarta, VIVA - Sejumlah anggota Brimob yang dilengkapi dengan tameng, memukul mundur pergerakan massa aksi unjuk rasa yang menolak Revisi Undang-undang (RUU) TNI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 20 Maret 2025. Para demonstran dipukul mundur menuju simpang Semanggi dari depan Gedung DPR RI.
Pergerakan yang terjadi sekitar pukul 19.50 WIB, itu terus maju bersama dengan water cannon yang mengiringi.
“Water cannon, semprot. Personel maju,” ujar polisi dari mobil pengurai massa.
Massa aksi yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) masih bertahan di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hingga Kamis (20/3/2025) malam.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa itu kemudian berlarian meninggalkan lokasi depan Gedung DPR, dan bergerak mundur ke arah Senayan, Jakarta Pusat.
Pantauan di lokasi, sekitar pukul 20.40 WIB lalu lintas di depan Gedung DPR sudah mulai bisa dilalui kendaraan umum masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, massa aksi yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) masih bertahan di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hingga Kamis malam, 20 Maret 2025. Mereka melakukan berbagai upaya untuk menjebol pagar besi, termasuk menggunakan tali tambang yang ditarik secara bersamaan.
Pantauan langsung pada pukul 18.45 WIB menunjukkan massa aksi terus menarik pagar besi dengan kekuatan penuh, sementara bagian atas pagar tersebut mulai terlihat bengkok akibat tekanan yang diberikan.
Beberapa demonstran bahkan memanjat pagar besi sembari menarik tali tambang yang terikat kuat pada pagar tersebut. Tak hanya itu, massa juga membongkar pagar beton di sekitar gerbang utama Gedung DPR RI.
Suasana semakin memanas ketika aparat kepolisian mulai mengambil tindakan tegas dengan menyemprotkan water cannon ke arah kerumunan. Aksi penyemprotan itu sempat memaksa massa mundur beberapa langkah, namun mereka kembali merangsek maju dengan semangat yang berkobar. Dari mobil komando, terdengar suara orator lantang membakar semangat para peserta aksi.
"Ayo kawan-kawan, satu, dua, tiga, tarik tarik tarik langsung!” seru orator melalui pengeras suara, menginstruksikan massa untuk terus menarik tali tambang dengan serentak. Situasi di sekitar Gedung DPR RI pun semakin tidak kondusif. Aparat kepolisian tampak bersiaga penuh dengan perlengkapan anti-huru-hara.
Diketahui, Ketua DPR RI, Puan Maharani resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Maret 2025.
Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto menyampaikan laporan perihal pembahasan revisi UU TNI. Ia meminta agar dapat disetujui dalam Paripurna.
“Kami berharap dan mohon seluruh anggota untuk ikut membantu dalam pengambilan keputusan di tingkat II untuk menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi UU,” kata Utut.
Lalu, Puan bertanya kepada para peserta rapat yang hadir apakah RUU TNI ini dapat disetujui. Peserta rapat paripurna pun menyetujui dan RUU TNI sah menjadi Undang-undang.
“Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?,” tanya Puan dan dijawab setuju oleh para anggota dewan.
Lalu, Puan mengucapkan terima kasih dan mengetuk palu sidang, setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Turut hadir dalam rapat paripurna itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
