Normalisasi Ciliwung Dilanjutkan, Gubernur Pramono Bilang Tidak Lakukan Penggusuran

Foto udara suasana wilayah bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Diri.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.

Jakarta, VIVA - Pemerintah Provinsi Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akan bersinergi dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta melalui program normalisasi Sungai Ciliwung.

Terima Penghargaan MURI soal Sterilisasi Kucing, Pramono Ingin Tiap Wilayah Jakarta Punya Puskesmas Hewan

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan, program Normalisasi Ciliwung sudah disepakati bersama dengan Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN dalam rapat koordinasi.

“Detailnya nanti Kepala Dinas SDA yang akan menyampaikan. Hal-hal yang menjadi hambatan tadi sudah terpecahkan,” ujar Pramono dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis 14 Maret 2025.

Banjir Besar Landa Bekasi, dr. Oky Pratama Turun Langsung Bantu Warga

Adapun dalam proses normalisasi itu, Pramono menegaskan, Pemprov Jakarta akan mengedepankan pendekatan humanis terhadap warga terdampak, dengan upaya tidak melakukan penggusuran.

“Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” kata Pramono.

Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim Tegaskan Mas Pram-Bang Doel: Jangan Sampai Warga Jakarta Kesulitan Cari Kerja

Lebih jauh dituturkan Pramono, penanganan masalah banjir jangka menengah itu didukung sepenuhnya oleh Kementerian PU serta Kementerian ATR/BPN.

Sebab, dengan upaya program normalisasi itu diharapkan bisa mengurangi hingga 40 persen potensi terjadinya banjir di Jakarta.

“Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” tutur Pramono.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan akan memberikan dukungan pengadaan tanah dalam program normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari Pengadegan sampai Rawajati, dengan total luas pengadaan tanah sekitar 11 hektare atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung.

“Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” ucap Nusron.

Perihal target pengadaan tanah itu, Nusron menyebutkan, diperkirakan selesai pada akhir Mei sehingga pembangunan fisik dalam program itu bisa dimulai pada awal Juni 2025.

“Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear,” kata Nusron.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya