Polisi Harap Tak Ada Demo saat Pelantikan Kepala Daerah
- ist
Jakarta, VIVA - Polda Metro Jaya minta masyarakat sementara waktu tak melakukan unjuk rasa di sekitar Istana Negara, selama gelaran acara pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024, yang berlangsung hari ini.
Area sekitar Istana saat ini dinyatakan steril demi menjaga ketertiban dan keamanan agar acara pelantikan berjalan lancar. Hal itu diungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi.
"Kami berharap imbauan ini dapat dipatuhi demi menjaga kelancaran aktivitas serta ketertiban umum di wilayah tersebut,” ujar dia, Kamis, 20 Februari 2025.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”, sebuah bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Untuk itu, Ade Ary mengajak masyarakat agar sama-sama bisa menghormati agenda kenegaraan, dalam hal ini pelantikan kepala daerah yang bakal berlangsung.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati jalannya acara kenegaraan dengan menjaga ketertiban, keamanan bersama untuk terciptanya suasana yang damai dan kondusif," kata dia.
Untuk diketahui, Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menggelar aksi besar bertajuk 'Indonesia Gelap' pada Kamis 20 Februari di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Demonstrasi ini bertepatan dengan pelantikan 481 kepala daerah terpilih dan bertujuan untuk menekan pemerintah agar segera merespons tuntutan mahasiswa.
Sebagai bagian dari persiapan, BEM SI akan mengadakan teknis lapangan (teklap) pada Rabu malam, 19 Februari. Dalam pertemuan ini, mahasiswa akan membahas strategi dan detail teknis aksi, termasuk titik kumpul dan skema lapangan.
Meski demikian, Herianto belum dapat memastikan lokasi awal berkumpulnya massa. Namun, ia menegaskan bahwa skala demonstrasi kali ini diperkirakan akan jauh lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya.
“Jumlah massa pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kami tidak segera direspons oleh pemerintah,” ujar Herianto.
