Respons Pramono Anung Soal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Diundur
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 batal digelar. Keputusan ini diambil karena adanya putusan sela atau dismissal yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 Februari 2025.
"Yang tanggal 6 Februari kita batalkan dan kemudian kita secepat mungkin melakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar," ujar Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, merespons keputusan tersebut dengan menyatakan kesiapannya untuk dilantik kapan saja sesuai keputusan pemerintah pusat.
“Saya ini sebagai pemerintah Jakarta harus tunduk, taat, patuh kepada pemerintah pusat,” kata Pramono.
Pj Gubernur DKI Teguh Setyabudi bersama Pramono Anung di Festival Bandeng 2025
- Antara
Lebih lanjut, ia menyerahkan sepenuhnya kewenangan pelantikan kepada pemerintah pusat.
“Termasuk lantik aja dilakukan sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat. Mau kapanpun dilantik saya monggo,” katanya.
Meski pelantikan mengalami penundaan, Pramono menegaskan bahwa dirinya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memimpin Jakarta.
“Yang jelas bahwa saya sudah duduk dengan tim transisi, ada 40 program di 100 hari pertama yang saya akan realisasikan,” ujarnya.
Dengan adanya keputusan ini, pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di MK akan digabung dengan hasil putusan sela MK, guna menciptakan keseragaman dalam proses pelantikan di seluruh daerah.
Menko PMK: Pengelolaan Sampah Minimalisir Resiko Bencana dan Kesehatan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengatakan perlunya pengelolaan sampah untuk mencegah resiko yang berpotensi muncul.
