Kantor Dinas Kebudayaan Digeledah Kejati Jakarta, Pj Gubernur Bilang Begini
- Antara
Jakarta, VIVA – Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi bicara blak-balakan usai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menggeledah Kantor Dinas Kebudayaan Jakarta pada Rabu 18 Desember 2024 kemarin.
Setelah digeledah, Teguh meminta kepada inspektorat yang menanganinya untuk terus melakukan proses pendalaman.
Wakil Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR), A. Ardiansyah Bakrie, mendampingi Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, saat meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Mas Mansyur, di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Pasalnya, penggeledahan itu dilakukan karena diduga ada penyimpangan pada kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
"Jadi memang saya menginstruksikan kepada inspektorat selalu update untuk menangani. Kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman," ujar Teguh Setyabudi kepada wartawan di Jakarta Timur, Kamis 19 Desember 2024.
Teguh pun menyebut setelah adanya penggeledahan, diduga ada kerugian negara dari dugaan penyimpangan dana tersebut.
"Dan memang ditemukan dugaan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektorat ya," kata dia.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) DKI Jakarta mengusut dugaan penyimpangan pada kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Mereka pun menggeledah lima tempat berkaitan kasus penyimpangan dana ini. Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Syahron Hasibuan.
“Penggeledahan dan penyitaan dimaksud, dilakukan di lima lokasi,” ujar dia, Rabu, 18 Desember 2024.
Lima lokasi tersebut adalah Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang ada di Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan; lalu Kantor EO GR-Pro di jalan Duren 3, Jakarta Selatan.
Kemudian, Rumah Tinggal Jalan H. Raisan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Rumah Tinggal Jalan Kemuning Matraman, Jakarta Timur; dan yang terkahir Rumah Tinggal Jalan Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Dari sana, penyidik menyita beberapa unit laptop, handphone, PC, flashdisk guna dilakukan analisis forensik. Lalu, beberapa uang tunai yang diduga hasil dari penyimpangan dugaan korupsi pun disita.
“Serta, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” ujar dia.
Kejati DKI Jakarta geledah kantor Dinas Kebudayaan Jakarta
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Untuk dasar penggeledahan, lanjutnya, mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor PRINT- 5071/M.1/Fd.1/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024.
“Penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada tanggal 17 Desember 2024 ditingkatkan ke tahap Penyidikan,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, berdasar duduk perkara, temuan indikasi penyimpangan dana kegiatan- kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kurang lebih sebesar Rp150 miliar.
“Nilai kegiatanya Rp150 M lebih. Nilai kerugiannya sedang kita mintakan audit oleh BPKP/BPK,” ucap dia lagi.
Kejati DKI Sita Uang Rp1 Miliar Terkait Kasus Korupsi Penyimpangan Dana Dinas Kebudayaan Jakarta
Barang bukti uang tunai juga disita dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana kegiatan di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta. Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan H
