Evaluasi Pilkada 2024 di Tangerang, Ketua KPU Duga TPS Sepi Akibat Pemilih Jenuh
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang, VIVA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar menyebutkan, banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sepi saat waktu pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.
Ia menuturkan, kondisi itu diakibatkan adanya kejenuhan dari masyarakat akan pesta demokrasi yang mana pada tahun 2024 ini telah berlangsung sebanyak dua kali.
"Kalau dilihat secara umum kemarin saat monitoring dan pemantauan di masing-masing kecamatan, memang pada hari H banyak TPS yang sepi," katanya, Selasa, 3 Desember 2024.
Ilustrasi warga mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan umum (Pemilu) 2019 di TPS 27 Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
- VIVA
Menurut dia, sepinya masyarakat yang mendatangi TPS untuk menggunakan hak suaranya lantaran jenuh akan pesta politik tersebut.
"Saya juga belum tahu ada faktor apa, kita juga masih mengkaji terkait dengan faktor apa yang menjadikan angka partisipan menurun, kalau menurut pribadi, mungkin efek rasa jenuh karena memang pemilihan ini dilaksanakan satu tahun berbarengan, kemarin pemilu, sekarang pilkada, ya mungkin saja," ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi, Umar mengklaim, telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi di antaranya, melakukan sosialisasi secara masif.
"Kami sudah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pada seluruh masyarakat dengan sosialisasi baik tingkat KPU, PPK, bahkan di tingkat PPS kita sudah melakukan sosialisasi. Belum lagi, detik terakhir ada wawar, yakni menginfokan masyarakat yang digelar masing-masing PPS di 274 desa," ujarnya.
Meski demikian, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Tangerang, berjalan tanpa adanya pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL) dan pemungutan suara susulan (PSS).
"Alhamdulillah tidak ada PSU, PSS dan PSL. Semua clear di 4.484 TPS. Walaupun memang ada beberapa dinamika yang Alhamdulillah bisa siasati terkait dengan proses yang harus sesuai dengan prosedur," ujarnya.
Saksi RK-Suswono Tolak Teken Rekapitulasi di Jakpus, Ini Kata Kubu Pramono
Charles menegaskan bahwa semua pihak harus menerima hasil perhitungan KPU.
