Politikus PSI Nilai Kenaikan Upah 6,5% Bisa Sejahterakan Pekerja dan Keberlanjutan Dunia Usaha
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Francine Widjojo menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dapat mensejahterakan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.
"Penetapan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen oleh pemerintah pusat dapat dilihat sebagai langkah untuk mencapai keseimbangan antara memperhatikan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlanjutan dunia usaha," kata Francine kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.
Ia menilai situasi ekonomi di Indonesia saat ini memiliki banyak tantangan. Oleh sebab itu, kenaikan UMP 6,5 persen dinilai dapat memberi perlindungan bagi para pekerja.
penetapan upah minimum (ilustrasi)
- ANTARA/Zabur Karuru
"Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini, angka tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, sambil tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka," ujar dia.
Sementara itu, kenaikan UMP itu juga dapat memperbaiki kesejahteraan buruh ditambah dengan program makan bergizi gratis dari pemerintah.
"Kenaikan ini akan memperbaiki kesejahteraan buruh kita, apalagi ditambah dengan program makan bergizi gratis yang akan sangat signifikan mengurangi pengeluaran kelompok buruh yang memiliki anak usia sekolah. Saya sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintahan Prabowo- Gibran yang pro-rakyat kecil ini," ujarnya.
Ia meminta Pemprov Jakarta untuk memastikan program Presiden Prabowo Subianto termasuk kenaikan UMP dapat diimplementasikan dengan baik.
Pemprov DKI Jakarta wajib mengakomodir aturan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, penting juga bagi Pemprov untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik," tutur Francine.
"Ini agar kenaikan UMP 2025 dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pekerja tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan usaha di Jakarta. Komitmen terhadap komunikasi yang baik antar pihak sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan ekonomi di ibu kota," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI, Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Kepala Negara mengatakan UMP tahun 2025 naik 6,5 persen.
"Baru saja kami melaksanakan satu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah tapi yang paling utama adalah membahas upah minum 2025," kata Prabowo memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.
Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan upah minimum rata-rata nasional 6,5 persen," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
“Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” katanya.
