Ancaman Banjir Bayangi Pencoblosan Pilkada Jakarta
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA – Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024, berpotensi menghadapi tantangan besar berupa ancaman banjir.
Situasi ini diperparah oleh musim hujan yang tengah mencapai puncaknya, menjadikan banjir bukan hanya hambatan logistik, tetapi juga ancaman terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur (Pilgub).
Dalam dua minggu terakhir, curah hujan yang tinggi telah menyebabkan genangan banjir di sejumlah wilayah Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat bahwa pada 11 November 2024, empat wilayah di Jakarta Selatan terendam banjir, menambah kekhawatiran menjelang Pilkada.
Lokasi akses menuju TPS di Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang terendam banjir
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
571 TPS dinyatakan rawan banjir
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyampaikan bahwa 571 dari total 14.835 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di ibu kota masuk dalam kategori rawan banjir.
Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi untuk memastikan keamanan TPS yang terdampak.
“Saat ini kami sedang mensinkronisasi data. Ada 571 TPS yang dinyatakan rawan banjir, tetapi jumlah ini masih bisa berubah tergantung pada evaluasi lapangan,” kata Wahyu.
KPU telah bekerja sama dengan BPBD Jakarta untuk meminimalkan dampak banjir terhadap proses pemungutan suara. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memindahkan TPS ke lokasi sementara yang lebih aman dari risiko banjir.
Penanganan banjir jadi sorotan utama
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menegaskan bahwa persoalan banjir seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah Jakarta.
Ia menyoroti bahwa mitigasi banjir tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesiagaan dan adaptasi menghadapi risiko banjir.
“Banjir adalah masalah krusial yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Pemerintah harus lebih fokus pada langkah nyata untuk mengatasinya, apalagi saat momen penting seperti Pilkada,” ujar Nirwono.
Selain banjir, Nirwono juga mengingatkan bahwa kemacetan lalu lintas merupakan isu besar lain yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama karena keduanya sering kali saling berkaitan.
Langkah mitigasi
Ancaman banjir bukanlah hal baru bagi Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui BPBD dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) telah melakukan berbagai langkah mitigasi.
Salah satu upaya utama adalah pengerukan sedimen di sungai dan waduk utama yang sering menjadi penyebab meluapnya air.
Hingga November 2024, Dinas SDA melaporkan telah menyelesaikan 94,1 persen dari target tahunan pengerukan sedimen, yakni sekitar 874.886 meter kubik dari total target 929.932 meter kubik.
Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Isnawa Adji, menyebut bahwa pemetaan wilayah banjir telah dilakukan secara menyeluruh.
“Selain pemetaan, kami juga fokus pada pengerukan dan normalisasi sungai, terutama di bantaran Sungai Ciliwung yang menjadi langganan banjir,” jelas Isnawa.
Tak hanya itu, Pemprov Jakarta juga bekerja sama dengan wilayah penyangga seperti Bogor dan Depok untuk mengurangi dampak luapan Sungai Ciliwung.
Kolaborasi ini diharapkan mampu meminimalkan risiko banjir yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi terjadinya bencana banjir yang mungkin akan terjadi di salah satu dari 50 TPS Jakarra Barat saat hari pemungutan suara, Rabu 14 Februari 2024.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Harapan pilkada yang aman dan damai
Menjelang hari pemungutan suara, upaya untuk memastikan kelancaran Pilkada terus digencarkan.
Harapan besar terletak pada sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Kerja sama yang baik diyakini menjadi kunci utama suksesnya Pilkada yang adil dan damai di tengah tantangan bencana alam.
Banjir tidak hanya menjadi ujian bagi pemerintah dalam menghadapi musim hujan, tetapi juga menjadi momen pembuktian bahwa Jakarta mampu mengelola krisis dengan bijak, bahkan di tengah situasi darurat seperti Pilkada.
