Pramono Setuju Bangun Giant Sea Wall, tapi Ditambahkan Mangrove
- Tangkapan layar.
Jakarta, VIVA – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung sepakat dengan pembangunan giant sea wall untuk DKI Jakarta. Namun, usulan tersebut nantinya bakal ditambahkan dengan menanam pohon mangrove.
Hal itu dikatakannya ketika menjawab soal setuju atau tidak terkait dengan pembangunan giant sea wall, dalam menanggulangi banjir rob karena tanah di Jakarta semakin menurun.
"Giant sea wall projek sudah masuk PSN sehingga dengan demikian saya sebagai gubernur pasti saya akan taat azas, mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," ujar Pramono dalam Debat Pamungkas pada Minggu, 17 November 2024.
Pramono Anung-Rano Karno, Debat Ketiga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta
- Youtube TvOne
Dalam PSN ini, Pramono mengaku terlibat saat pembuatan. Sebab, PSN dibentuk ketika dirinya masih termasuk dalam bagian dari pemerintahan di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Maka dari itu, tentu saja Pramono akan setuju pada pembangunan giant sea wall tersebut. Pembangunan itu menjadi salah satu prinsip dalam pertahanan laut dan banjir di pesisir Jakarta.
"Pemerintah Jakarta sekarang ini harus bertanggung jawab kurang lebih 11,1 km yang belum terselesaikan," kata dia.
Namun begitu, Pramono mengusulkan jika giant sea wall dipadukan dengan usulannya yakni menjadi giant mangrove sea wall.
"Karena apa? Selain ekosistem lebih bagus, ekologinya juga lebih bagus. Sehingga, komitmen itu yang akan kami teruskan. Tetapi dengan ditambahkan menanam pohon mangrove yang menjadi kekuatan kita bersama. Selain itu, hal yang menjadi penting adalah juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitar giant mangrove sea wall ini dibangun," lanjutnya.
Eks Sekertaris Kabinet RI itu menuturkan, bahwa giant sea wall sudah menjadi sebuah komitmen dari pemerintah pusat. Namun, akan sedikit ditambahkan olehnya.
"Karena bagaimana pun, giant sea wall sudah menjadi komitmen dan sudah masuk di dalam proyek strategis nasional. Sekarang ini sudah menjadi bagian dari pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah Jakarta," tukasnya.
