Dharma Sebut Bio Weapon untuk Pandemi Selanjutnya Sudah Disiapkan, Gong Kematian Pengusaha Jakarta
- Youtube TvOne
Jakarta, VIVA – Calon Gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun menyampaikan pernyataan kontroversial dalam visi misinya di debat pamungkas Pilgub Jakarta, Minggu malam, 17 November 2024. Hal ini terkait dengan pandemi selanjutnya yang disebutnya sudah dipersiapkan oleh lembaga internasional.
Awalnya, Dharma menjelaskan programnya yang terdiri dari 10 Aman dan 5 Mandiri. Hal ini menjadi program utamanya jika terpilih memimpin Jakarta, ditambah dengan fondasi memperbaiki adab warga.
Namun, ia menekankan semua program itu tidak akan terwujud jika pandemi selanjutnya terjadi.
"Yang perlu kita waspadai adalah potensi pandemi berikutnya. karena kalau sampai terjadi, semua program 5 mandiri dan 10 program aman tak bakal ada. kalau kita alami pandemi lagi," kata Dharma dalam penyampaian visi minya.
ilustrasi seorang siswa di sekolah saat pandemi Covid-19
- VIVA/M Ali Wafa
Ia menjelaskan, tanda-tanda pandemi selanjutnya itu sudah mulai terlihat. Terutama dari amandemen International Health Regulation yang disusun World Health Organization (WHO).
"Tanda-tandanya sudah sangat jelas, anggaran sudah ada, WHO sudah amandemen International Health Regulation. Memungkinkan potensi penggunaan Bio Weapon (Senjata Biologis) untuk membuat pandemi," katanya.
Di Indonesia sendiri, lanjut Dharma, Undang-Undang untuk pelaksanaannya pun telah siap sejak tahun 2023.
"Undang-Undangnya pun sudah siap, yaitu UU Kesehatan yang disahkan tahun 2023, dengan pidana denda 500 juta bagi yang menolak divaksin. Dan untuk perusahaan, dendanya bisa sampai 50 miliar, pidana penjara, bahkan ada hukuman mati," katanya.
Gong Kematian bagi Pengusaha Jakarta
Ia menilai pandemi selanjutnya ini akan menjadi gong kematian bagi para pengusaha di Jakarta. Oleh karena itu, dia menegaskan akan menolak semua strategi jahat dari internasional.
"Bagi yang paham, ini gong kematian bagi keamanan pengusaha Jakarta. karena memudahkan membuka potensi pemerasan masif bagi para pemilik perusahaan. itu sebabnya saya sangat memperjuangkan hak tolak bagi rakyat," katanya.
Menurutnya, pandemi sebagai strategi asing menguasai kedaulatan suatu bangsa juga harus ditolak. Pandemi dianggap sebagai strategi menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa biaya mahal untuk perang.
"Saya juga tegas menolak pandemi sebagai strategi asing untuk menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang, cukup dengan isu kesehatan seperti pandemi atau isu ekonomi seperti serbuan barang impor yang membunuh banyak pabrik kita," kata Purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal ini.
