Pemprov Jakarta Tegaskan Sekolah High Class Tak Masuk Program Sekolah Gratis

Ilustrasi siswa sekolah dasar, siswa SD, murid sekolah dasar, murid SD
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan membagi kluster sekolah swasta gratis di Jakarta. Nantinya, akan ada lima kluster tingkatan sekolah. Namun, hanya kluster 1 sampai 3 yang masuk ke dalam program sekolah gratis.

Majelis Masyayikh Beberkan Lahirnya UU Pesantren Guna Membangun Ekosistem Pendidikan yang Holistik

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta, Purwosusilo mengatakan, kluster 4 dan 5 tidak masuk ke dalam program sekolah gratis karena berisikan sekolah swasta elite.

"Kita di konsep sekolah gratis itu kita bagi nih menjadi kluster-kluster, kluster 1, kluster 2, kluster 3, kluster 4, kluster 5. Kluster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang high class, sekolah yang muridnya dari keluarga mampu, yang begitu tentunya tidak menjadi target sasaran kita," kata Purwosusilo saat dihubungi, Rabu, 6 November 2024.

Tindaklanjuti Arahan Prabowo, Hipmi Mulai Salurkan Bantuan Pendidikan dan Seragam Gratis

Ilustrasi belajar mengajar di sekolah dasar.

Photo :
  • Benq

Ia menambahkan, Pemprov Jakarta melalui Dinas Pendidikan, maupun DPRD menjamin seluruh masyarakat mendapat fasilitas pendidikan yang layak, terutama pada masa usia sekolah.

Swasta Mau Sumbang Tanah Buat Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Usul Fleksibilitas Aturan

"Sekolah gratis itu sudah menjadi fokus, baik pemprov, dinas pendidikan, maupun DPRD. Dengan sekolah gratis itu diharapkan pemerintah itu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan masyarakat yang usia sekolah, pendidikan dasar menengah itu dapat layanan pendidikan secara tuntas dan berkualitas. Tidak ada yang terkendala karena biaya," katanya.

Namun, Purwosusilo belum menjelaskan secara rinci terkait sekolah swasta mana saja yang masuk ke dalam kluster 1 hingga 3. Pemprov Jakarta masih mengkaji pelaksanaan program sekolah swasta gratis dan sedang mempersiapkan regulasi yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut.

"Semua itu sekarang sedang berproses, sedang kajian, udah selesai didalami, lagi kajian. Kajiannya itu untuk apa? Berapa sih besarannya, terus skema penyalurannya pakai apa sih? Terus ketiga, bagaimana pelaksanaannya, termasuk sekolah sasarannya mana aja. Monitoring dan pertanggungjawabannya seperti apa," kata dia.

Ia menjelaskan masih ada tahapan yang cukup panjang untuk merealisasikan sekolah swasta gratis di Jakarta. Setelah tahapan perda selesai, akan dibuat regulasi turunannya, yaitu peraturan gubernur (pergub).

Kemudian, lanjut dia, Dinas Pendidikan masih perlu melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan pihak-pihak yang mengelola sekolah swasta serta masyarakat luas.

"Nah, kalau sudah selesai, terkait kajian, maka dituangkan di dalam regulasi, regulasinya apa? Perda. Perda sudah di Bapemperda sudah di DPRD. Kalau itu nanti sudah gol, maka dibuat turunannya pergub dan turunan secara teknisnya nanti," tuturnya.

Wanita bekerja.

Kesenjangan Gender: Hanya 1 dari 10 Perempuan yang Pegang Peran Kepemimpinan

Bahkan, hanya satu dari sepuluh perempuan yang memegang peran kepemimpinan dalam industri yang sedang berkembang pesat ini.

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024