Mulai Juli 2025, SD hingga SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Gratis
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - DPRD bersama Pemprov DKI menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Untuk itu, program sekolah gratis mulai SD hingga SMA baik negeri maupun swasta akan terealisasi pada Juli 2025.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2025, telah menyepakati sejumlah program prioritas. Hal ini antaranya dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,” ujar Khoirudin dalam keterangannya Sabtu, 2 November 2024.
Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin
- VIVA/Rahmat Ilham
Adapun kesepakatan anggaran ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Dia mengungkapkan, dengan penandatanganan Mou, maka program sekolah gratis dari tingkat SD, SMP, dan SMA akan terealisasi pada Juli 2025.
“Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,” tutur Khoirudin.
Ia mengungkapkan, kolaborasi antara DPRD dan Pemprov sangat penting dilakukan. Tujuannya, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Ilustrasi siswa sekolah dasar, siswa SD, murid sekolah dasar, murid SD
- Antara
Tak lupa, ia juga mengajak masyarakat terlibat memberikan masukan untuk pembangunan Kota Jakarta. Sehingga dapat mewujudkan pembangunan Jakarta yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta,” imbuhnya.
DPRD Jakarta Wacanakan Pungut Pajak di Kantin Sekolah
DPRD Jakarta, mewacanakan akan menarik pajak di kantin sekolah, yang berada di Jakarta. Dewan menilai, kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
