Imigrasi Bekasi Gelar Rakor Timpora, Fokus Perkuat Penanganan Pengungsi
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kota Bekasi di Aston Imperial Bekasi Hotel & Convention Center, Rabu, 30 Oktober 2024.
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian di wilayah ini
Ilustrasi WNA di Imigrasi
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan Rakoor Timpora kali ini fokus pada koordinasi penanganan pengungsi sebagai upaya aktif dalam penanganan pengungsi di wilayah Kota Bekasi.
"Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berupaya untuk berkontribusi aktif dalam penanganan pengungsi di wilayah Kota Bekasi. Salah satunya dengan menggelar kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Bekasi. Koordinasi antara pemerintah daerah, imigrasi, TNI, Polri, Kesbangpol, dan instansi yang khusus menangani pengungsi seperti UNHCR dan IOM menjadi prioritas, yang difasilitasi oleh TIMPORA," Jelas Uckhy dalam sambutanya.
Uckhy juga menyampaikan komitmen Imigrasi kelas I Non TPI Bekasi dalam menguatkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor guna mencegah dan mengatasi pengungsi di wilayah Bekasi.
"Selain menjalankan amanat sesuai dengan PP No. 125/2016, kami melihat pentingnya koordinasi antara imigrasi dan instansi lainnya di wilayah Kota Bekasi terkait dengan penanganan pengungsi ini," tambahnya.
Rakor dibuka oleh Pj. Walikota Bekasi R. Gani Muhammad yang dilanjutkan dengan diskusi panel dengan menghadirkan narasumber Protection Associate UNHCR di Indonesia Aldo Marchiano Kaligis, dan Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Rizki Fajar Ernanda.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Uckhy Adhitya
- Dok. Istimewa
Dalam diskusi panel tersebut dibahas terkait teknis penanganan pengungsi yang seharusnya dilakukan oleh berbagai pihak, guna memberikan rasa aman baik bagi pengungsi maupun masyarakat setempat.
Menteri Imigrasi Bakal Jadikan Mutasi Rekening Syarat Keimigrasian Demi Cegah TPPO
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan memperketat syarat keimigrasian guna menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
