Heru Budi Jelaskan Program Prioritas dalam APBD Jakarta 2025
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan beberapa program prioritas dalam penyusunan APBD Jakarta 2025, salah satunya mengatasi banjir dan pengentasan kemiskinan.
"Jadi dari sekian poin perhatian kami dalam penyusunan APBD 2025 yang prioritas ada lima," kata Heru Budi kepada wartawan di Johar Baru, Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 18 September 2024.
Heru menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal melanjutkan pembangunan tanggul laut melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk mengatasi rob di kawasan utara.
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka kemiskinan dan ketahanan Jakarta di dalam ekonomi global berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, program penanganan kemacetan yang selama ini masih menjadi permasalahan bagi warga Jakarta, khususnya saat jam kerja atau dari pagi hingga sore.
"Lalu kelima, kepastian air bersih untuk masyarakat. Ada beberapa sih, banyak, antara lain lima ada sekian poin, tapi yang prioritas kurang lebih seperti itu," jelasnya.
Heru Budi Hartono telah menyetujui perubahan APBD DKI Jakarta tahun 2024 dengan nilai total Rp 85,47 triliun. Kesepakatan APBD tersebut disampaikan Heru Budi dalam rapat paripurna bersama di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.
Ilustrasi Monas Jakarta
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
"Total rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 85,47 triliun, naik 4,60 persen dibandingkan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 81,71 triliun," ujar Heru Budi.
Maka dari itu, ia menyebut rencana pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini sebesar Rp75,22 triliun.
"Maka, pendapatan daerah pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 75,22 triliun atau naik sebesar 3,83 persen dibandingkan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 72,44 triliun," ujarnya.
Pendapatan daerah itu diharapkan nantinya berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 50,49 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 24,02 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 702,84 miliar.
Zona-zona Ini yang Bikin Jalan Berbayar Elektronik Bisa Diterapkan di Jakarta
Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ ERP) tidak bisa diberlakukan di semua jalan.
