Heru Budi Minta Warga WFH dan Jaga Kebersihan Jakarta Selama Kunjungan Paus Fransiskus
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono meminta seluruh warga di Jakarta untuk menjaga kebersihan selama kunjungan Paus Fransiskus pada 3 hingga 6 September 2024.
"Kesiapannya sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dilakukan terus-menerus. Kesiapannya adalah tentunya semuanya harus kebersihan dijaga," ujar Heru Budi kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024.
Selama kunjungan Paus, Heru mengatakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan Paus Fransiskus di Jakarta berjalan dengan aman dan lancar.
Paus Fransiskus Sapa Para Warga Jakarta Saat di dalam Mobil
- AP Photo/Tatan Syuflana
"Terkait dengan Dinas Perhubungan, lalu lintasnya kita atur. Dan juga keamanan dari Forkopimda dipersiapkan dengan baik. Dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 dan 6 beliau kembali," kata Heru.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga mengimbau kepada masyarakat yang bekerja di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK) untuk Work From Home (WFH). Ia meminta agar pihak perusahaan mempertimbangkan WFH karyawan tersebut.
"Maka untuk menghindari kemacetan masyarakat yang bekerja di sekitar Thamrin, GBK, SCBD dan sekitarnya. Kami sarankan untuk work from home. Sifatnya adalah mereka masing-masing perusahaan untuk mencermati ini," tutur Heru.
Sebagai informasi, Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia pada 3-6 September 2024. Ada sederet agenda yang akan dilakukan Paus dalam perjalanan apostoliknya di Jakarta.
Paus Fransiskus adalah paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah Paus Santo Paulus VI yang berkunjung pada 3-4 Desember 1970.
19 tahun kemudian, Paus Santo Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia pada 9-14 Oktober 1989. Sesudah 35 tahun berselang, giliran Paus Fransiskus yang melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia.
Zona-zona Ini yang Bikin Jalan Berbayar Elektronik Bisa Diterapkan di Jakarta
Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ ERP) tidak bisa diberlakukan di semua jalan.
