Partai Buruh Klaim Ada 500 Orang Yang Geruduk KPU Hari Ini

Jakarta, VIVA – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengklaim kalau massa yang menggeruduk Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, hari ini, mencapai 500 orang.

"Hari ini lebih dari 500 orang hadir dalam aksi buruh dan mahasiswa dan masyarakat," ujarnya, Minggu, 25 Agustus 2024.

Dia menegaskan kalau aksi ini serempak di seluruh Tanah Air. Selain di Jakarta ada di Surabaya, Semarang, Bandung, Serang dan kota besar lain semisal Medan dan Makassar. Aksi difokuskan di KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Partai Buruh, kata dia, mendesak KPU mengeluarkan PKPU yang sesuai isi keputusan MK Nomor 60 dan Nomor 70. 

"Tidak ada tafsir lain, jadi hanya menuntut KPU pusat mengeluarkan menerbitkan menandatangani PKPU yang baru tentang Pilkada seusai keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 Tahun 2024," katanya 

Partai Buruh merasa dinamika politik baru lisan. Sehingga, pihaknya bakal mengawal sampai dengan 27 Agustus dalam bentuk aksi yang eskalasinya bakal meningkat terus. Dia mengingatkan KPU jangan coba-coba menentang rakyat. Menurutnya KPU adalah wasit di dalam demokrasi sehingga tak boleh ikut main.

"Bila KPU pusat main-main dengan PKPU yang baru, dengan cara buying time, dengan mengulur-ngulur waktu sehingga PKPU yang baru tidak berlaku, karena sudah ditutup masa pendaftaran, maka kita akan kepung, kita menginap di kantor KPUD di seluruh Indonesia, kabupaten, kota, Provinsi, dan termasuk di KPU pusat," ucap dia.

"Aksi akan diperluas aksi akan dilanjutkan sampai KPU dan DPR tunduk pada konstitusi demokrasi yang tertinggi adalah hak memilih dan dipilih tidak boleh ada satu orang pun warga negera RI yang kehilangan hak memilih bahkan dijegal hak dipilihnya partai buruh," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 1.676 personel kepolisian dikerahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pagi ini guna mengawal aksi Partai Buruh bersama aliansi buruh di sana.

Aksi akan digelar sekira pukul 10.00 WIB di kantor KPU RI. Dalam aksinya, mereka menuntut KPU agar segera menerbitkan PKPU terkait Pilkada. Aksi pun dilakukan serentak di kantor KPUD berbagai provinsi.

"Total sebanyak 1.676 personel gabungan kita siagakan untuk mengawal kegiatan tersebut," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, Minggu, 25 Agustus 2024.

Pengamat Ungkap Sejumlah Dampak Negatif jika Pilkada lewat DPRD

Peneliti bidang politik mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan.

VIVA.co.id

18 Desember 2024