Heru Budi Diminta Anggarkan Program Makan Bergizi Gratis di APBD Perubahan Jakarta 2024
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Fraksi Partai Golkar dan Gerindra DPRD Jakarta, meminta Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono untuk mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis dalam APBD Perubahan 2024. Ini menyesuaikan dengan program pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
Fraksi Gerindra menginginkan program makan bergizi gratis yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ini juga masuk dalam program rutin Pemprov Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Bastian P. Simanjuntak, dikutip dari dokumen pemandangan fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggara 2024.
"Fraksi Gerindra mendorong agar dalam RAPBD Perubahan tahun 2024 ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah," ujar Bastian, dikutip Jumat, 9 Agustus.
Menurutnya, program makan bergizi gratis di sekolah diperlukan sebagai upaya Pemprov Jakarta dalam meningkatkan gizi atau asupan nutrisi bagi siswa.
Ia melanjutkan, ketika kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, daya menyerap pelajaran di sekolah akan lebih baik.
"Program tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang dengan meletakkan dasar untuk gaya hidup lebih sehat, dan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan anak sebagai prioritas utama," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar, Basri Baco. Ia meminta Heru Budi menganggarkan program makan bergizi gratis menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang telah diuji coba.
"Program ini juga sebagai upaya menekan semakin banyaknya anak-anak yang menderita gagal ginjal akibat pola makan dan minum yang salah," katanya.
Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyetujui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPRD DKI Jakarta tahun 2024. Adapun, total APBD tersebut yakni sebanyak Rp 85,47 triliun.
Kesepakatan APBD tersebut disampaikan Heru Budi ketika melakukan rapat paripurna bersama di DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 7 Agustus 2024.
"Total rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 85,47 triliun, naik 4,60 persen dibandingkan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 81,71 triliun," ujar Heru Budi.
Maka dari itu, ia menyebut rencana pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini sebesar Rp75,22 triliun.
"Maka, pendapatan daerah pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 75,22 triliun atau naik sebesar 3,83 persen dibandingkan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 72,44 triliun," ujarnya.
Adapun, pendapatan daerah itu diharapkan nantinya berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 50,49 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 24,02 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 702,84 miliar.
Zona-zona Ini yang Bikin Jalan Berbayar Elektronik Bisa Diterapkan di Jakarta
Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ ERP) tidak bisa diberlakukan di semua jalan.
