Heru Budi Respons di DKI Banyak Kena PHK: Bukan Murni Warga Jakarta
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono merespons soal data terbaru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) periode Januari-Juni 2024 di Jakarta. Ia menyebut tak semua warga asli Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja tersebut.
"Data PHK (di Jakarta) memang tinggi. Berdasarkan data yang ada, tidak murni adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal," ujar Heru Budi Hartono di Jakarta Selatan pada Senin, 5 Agustus 2024.
Di sisi lain, Heru Budi mengungkapkan banyak pendatang dari luar daerah tinggal di Jakarta. Ia menilai para pendatang ini perlu mendapat perhatian.
"Mereka kalau ke Jakarta tinggal dengan saudaranya, tinggal dengan temannya, dengan jaminan lainnya sesuai aturan kependudukan," kata dia.
Nantinya, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal memberikan fasilitas berupa pelatihan kerja kepada warga yang terkena PHK itu.
"Nah, ada sebagian yang belum mendapat pekerjaan. Itu termasuk dalam data (PHK), ini menjadi perhatian," tutur dia.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI merilis data terbaru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) periode Januari-Juni 2024. Tercatat, jumlah PHK mengalami kenaikan dan memakan korban hingga 32.064 orang.
Tenaga kerja yang kena PHK terpantau naik sebesar 4.842 dari pencatatan terakhir di bulan Mei. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan merilis data PHK untuk Januari hingga Mei 2024 sebanyak 27.222 orang.
Jumlah PHK terbanyak berlokasi di Provinsi DKI Jakarta yang mencakup 23,29 persen dari keseluruhan PHK. Secara angka, terdapat 7.469 karyawan di Ibu Kota yang kena PHK.
"Pada periode Januari-Juni 2024, terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan," dikutip dari situs resmi Kemnaker.
Berikut 5 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak:
1. DKI Jakarta sebanyak 7.469
2. Banten sebanyak 6.135
3. Jawa Barat sebanyak 5.155
4. Jawa Tengah 4.275
5. Sulawesi Tengah 1.812