Asosiasi Travel Bersama Penyedia Pembayaran Digital Setuju Digitalisasi Meminimalkan Penipuan

Ilustrasi transaksi digital.
Sumber :
  • DNA India

Jakarta, VIVA – Dengan digitalisasi pada transaksi pembayaran, bisa menghindari terjadinya penipuan atau fraud. Perubahan transaksi pembayaran dari manual ke digital, dinilai sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Itu disepakati oleh Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) dan penyedia teknologi keuangan digital. Menurut Sekretaris Umum Astindo, Jeffry Darjanto, rata-rata pengusaha travel setuju dengan digitalisasi. Karena kepraktisannya, dan mencegah penipuan. 

"Bisa mencegah terjadinya fraud atau penipuan terlebih resiko tinggi jika menggunakan pembayaran cash," ujar Jeffry saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 1 Agustus 2024.

Bank hingga penyedia jasa keuangan digital, saat ini aktif mendorong digitalisasi dalam transaksi. Hingga mendorong para pengusaha sektor pariwisata menggunakan transaksi digital seperti QRIS.

"QRIS juga sangat membantu namun dengan batas nilai tertentu. Kembali lagi tergantung pada program bank yang tersedia, biasanya pelanggan akan memaksimalkan penggunaan QRIS terutama jika ada promo atau potongan harga atau gimmick tertentu," jelas Jeffry.

Astindo sendiri punya data bahwa transaksi digital mulai masif digunakan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, hingga Makassar. Di kota-kota tersebut, kata Jeffry, penggunaan QRIS sudah lebih dari 30 persen.

Catatan Astindo terkait potongan biaya atau administrasi yang sudah ada. Pihaknya berharap bisa dipertimbangkan untuk diperkecil. Sebab akan mempengaruhi margin pengusaha. 

"Anggota-anggota kami menjual tentunya tanpa tambahan biaya apapun kepada pelanggan dan biaya administrasi sudah pasti akan ditanggung oleh pengusaha," tutur Jeffry.

Khofifah Janji Akan Transformasikan Pasar Tradisional dengan Digitalisasi

Meskipun transaksi digital mulai banyak, itu perlu dipertimbangkan. Agar tetap dipertimbangkan untuk pelanggan sektor atau market tertentu yang belum memahami ataupun menggunakan digitalisasi. 

"Anggota kami selaku travel agent resmi tetap akan memberikan service yang terbaik dengan beraneka ragam solusi pembayaran dan tentunya tidak menyusahkan para pelanggan," katanya.

APDI Jakarta Setuju Ekosistem Digital Ditingkatkan, Pemerintah Harus Libatkan Banyak Pihak

Praktisi dan juga Dirut PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan penyedia jasa teknologi digital, Indra, mengutip pernyataan BI bahwa QRIS telah memiliki standar nasional yang mengacu pada fitur keamanan internasional.

“Artinya dari sisi keamanan tentunya jaminan menghindari adanya Fraud. Tapi seperti kata BI, semua pengawasan ini menjadi tanggungjawab bersama, baik penyedia maupun pengguna,” Kata Indra.

Luhut Binsar Pandjaitan Dilantik Lagi Menjadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Lebih lanjut Indra memastikan BI bersama Asosiasi Sistem PembayaranIndonesia (ASPI), dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dimana perusahaanya ada didalamnya, selalu melakukan sosialisasi. Termasuk yang mereka lakukan adalah edukasi terkait keamanan transaksi QRIS.  

Dia mencontohkan yang dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM. Yakni memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Beberapa diantarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya. Jelas Indra, pihaknya juga berkolaborasi dengan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Banten Bersama dan ABC Esport untuk mendongkrak laju pertumbuhan transaksi digital di Provinsi Banten melalui  kegiatan Tour ABC Esport .

“Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi Bank Indonesia pada 2014,” lanjut Indra.

Dia menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

“Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data,” tambahnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya