Anies Soroti Demo Sopir JakLingko di Depan Balai Kota: Sistem Itu Harus Adil
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat menjabat sebagai gubernur pernah mengalami protes dari sejumlah pihak. Namun, tak ada protes keluhan dari massa sopir Jaklingko.
Anies menyoroti demo sopir Jaklingko yang menggeruduk Balai Kota Pemprov Jakarta. Sebab, ia tak mengetahui secara detail duduk perkara gedung Balaikota Jakarta digeruduk massa pendemo.
"Kami dulu melakukan seperti itu. Dan, Alhamdulillah tidak pernah ada keluhan-keluhan," kata Anies di Jakarta, Selasa 30 Juli 2024.
Anies mengatakan saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta, pernah menyusun sebuah sistem hingga melibatkan usaha dan tenaga kerjanya. Menurut dia, kerja sama yang dimaksud yakni harus bersikap adil.
"Ketika kita menyusun sebuah sistem yang melibatkan kegiatan usaha dan melibatkan tenaga kerja, maka harus sistem itu adil. Sehingga usaha yang terlibat itu mendapatkan porsi yang baik," jelas eks Calon Presiden itu.
Demo sopir Jaklingko di Balai Kota Jakarta
- Ist
Dia juga menyinggung soal anggaran yang diberikan oleh Pemprov Jakarta. Ia berharap aksi massa hari ini bukan karena anggaran yang dilakukan tidak baik.
"Seperti misalnya gaji, itu adalah bagian dari perencanaan, bagian dari penyusunan sistem. Jadi, prinsip itu yang harus dipegang dan kalau itu ada insyaallah bisa berjalan lancar," ujar Anies.
Sebelumnya, massa sopir JakLingko dan angkutan reguler mengelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2024. Massa pendemo menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemprov Jakarta mengenai masalah yang dihadapi oleh para sopir angkutan umum.
Ketua Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) Berman Limbong mengatakan, ada dua hal yang disampaikan pihaknya kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.
Limbong mengatakan, Syafrin berjanji memberikan toleransi selama 1 tahun untuk segera mikrolet reguler perpanjang KIR kendaraannya.
Pun, untuk JakLingko, dia juga minta keadilan dalam sistem terhadap sopir yang terkesan diskriminasi.
"Kami meminta keadilan dalam menerapkan aturan. Kami meminta jangan ada diskriminasi. Kalau kami melakukan kesalahan di-framing luar biasa. Kalau ada operator lain yang melakukan kesalahan pura-pura enggak tahu," ujar Limbong dalam keterangannya, Selasa 30 Juli 2024.
