Pimpinan DPRD Jakarta Banyak Tak Hadir Rapat Paripurna, Zita Anjani Asyik Makan Kue di Kafe
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
Jakarta, VIVA - DPRD Provinsi Jakarta menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta pada Senin, 29 Juli 2024. Agenda rapat paripurna tersebut terkait usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023.
Namun, tak sedikit pimpinan DPRD Jakarta yang absen dalam rapat paripurna tersebut. Salah satu pimpinan DPRD Jakarta yang hadir ialah Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PKS Khoirudin dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Misan Samsuri.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani lebih memilih untuk melakukan olahraga pilates dan nongkrong di sebuah kafe sembari menikmati sepotong kue cokelat.
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Hal tersebut diunggah oleh anak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas itu pada Senin, 29 Juli 2024, melalui instastory Instagram @zitaanjani pada pukul 12.00 WIB.
Dalam unggahannya, Zita tengah asyik berada di sebuah kafe. Ia pun terlihat memesan sebuah minuman berwarna coklat muda dan memakan sebuah kue cokelat.
Zita juga menjelaskan bahwa kue cokelat yang paling enak adalah kue yang dijual tepat di depan gedung pilates-nya.
Paripurna DPRD DKI umumkan pemberhentian Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria.
- Twitter @PrasetyoEdi_
Padahal, DPRD Jakarta pada jam yang sama telah memulai rapat paripurna bersama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Khoirudin mengungkapkan alasan pimpinan DPRD Jakarta banyak tak hadir dalam rapat paripurna karena memiliki kesibukan lain.
“Mungkin ada kesibukan lain, di antaranya juga sedang kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Khoirudin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Lebih dari 50 persen anggota legislatif Jakarta tidak hadir rapat paripurna, melihat daftar hadir hanya ada 43 anggota DPRD Jakarta yang menandatangani absen presensi.
Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode
Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
