Heru Budi Setuju 4.000 Guru Honorer Ikut Seleksi KKI Sekaligus Tahun Ini
- VIVA/Riyan Rizki Roshali.
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan setuju dengan usulan legislator PDIP, Jhonny Simanjuntak terkait 4.000 guru honorer yang terancam dipecat untuk mengikuti seleksi Kontrak Kerja Individu (KKI).
"Saya juga setuju 4.000 itu (guru honorer) itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024 lebih baik," ujar Heru Budi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Heru Budi mengaku harus melalui tahapan-tahapan atau proses yang melibatkan persetujuan DPRD Jakarta. Maka itu, ia akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta dan Sekda Jakarta.
"Ini yang nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan koordinasi dengan Sekda, tentunya dengan persetujuan DPRD," ujar Heru.Â
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Heru mengatakan, tahun ini diperkirakan hanya membuka kuota KKI sebanyak 1.700 orang. Hal itu dikarenakan permasalahan anggaran keuangan. Namun, kata dia, jika DPRD Jakarta sudah menyetujui 4.000 guru honorer sekaligus mengikuti KKI, maka ia akan segera berkoordinasi dengan jajaran Pemprov Jakarta.
"Kemarin kan kita lihat anggarannya ya 1.700, tapi usulan hari ini, saya juga kemarin berpikir seperti itu, tapi mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui. Jadi kalau ini sudah setuju DPRD dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya ya, lebih baik seperti itu," ujarnya.
Sebagai informasi, setidaknya ada 4 ribu guru honorer yang ada di Jakarta, terancam dipecat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, menyiapkan beberapa alternatif seperti Kontrak Kerja Individu atau KKI. Terkait nasib ribuan guru honorer ini, Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Jhonny Simanjuntak, meminta Dinas Pendidikan untuk memproses mereka yang terancam dipecat untuk mengikuti KKI sekaligus.Â
Jhonny yang juga politisi PDIP itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki anggaran yang cukup untuk mewadahi para guru tersebut.
"Tadi ada kebijakan KKI 1.700 (kuotanya). Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat empat juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" ujar Jhonny dalam rapat Komisi E di Gedung DPRD Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.
Ia menilai, Sumber Daya Manusia (SDM) harus berkualitas jika ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa 4.000 guru honorer harus diterima seluruhnya dalam KKI di bulan Agustus mendatang.
"Kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp 200 ribu, Rp 700 ribu. Sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta, kan lucu. Karena itu, tidak lagi 1.700 KKI. Semua harus kita terima," kata dia.
Jhonny mengatakan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Jakarta salah besar. Padahal, kata dia, dana APBD Jakarta yang mencapai Rp 81 triliun seharusnya cukup untuk memberikan teladan terhadap Provinsi Jakarta, termasuk mensejahterakan tenaga pendidik.
"Kebijakan terobosan Pj Gubernur itu merupakan otokritik terhadap kebijakan yang salah. Karena beliau mengatakan, semua ini kembali lagi pada cara yang lama. Jadi artinya salah kebijakan yang dibuat dinas pendidikan kemarin," kata Jhonny.
"Dana APBD DKI Jakarta Rp 81 triliun. Kenapa kita tidak bisa berikan teladan kepada provinsi lain. Guru Honorer kita itu angkat semua jadi KKI," ujarnya.
