Sandi Bongkar Bobroknya Perawatan Alat Dinas Damkar Depok, DPRD: Anggarannya Diminta Setiap Tahun

Anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)

Depok – Kisruh bobroknya perawatan alat sarana dan prasarana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Depok mendapat sorotan anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman. Dia berpendapat, bukan sekali borok di dinas tersebut diungkap oleh anggotanya sendiri.

Anggota DPRD Lamsel Jadi Tersangka Pengguna Ijazah Palsu Buat Ikut Pileg 2024

“Bagi saya, soalnya bukan siapa yang ngasih pesan, tapi apa pesannya. Jadi saya nggak mau diskusi banyak soal apakah dia pegawai, apakah pegawai nggak etis, dan sebagainya,” katanya, dikutip Kamis, 25 Juli 2024.

Sandi Butar Butar, pegawai DPKP Depok bongkar borok di dinas

Photo :
  • VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
Tanggapi Usulan Prabowo Pilkada Lewat DPRD, Legislator Golkar Usul Aktornya Juga Berubah

Dia mengingatkan, harusnya pesan yang disampaikan oleh Sandi Butar Butar diusut oleh pihak terkait. Sandi tentu tidak sembarangan mengungkapkan bobroknya pengelolaan perawatan aset di dinas tempatnya bekerja. Namun nyatanya, sejumlah alat penting penunjang kerja saat ini dalam kondisi rusak.

“Kan gini, anggarannya kan dimintakan terus setiap tahun. Bahkan anggarannya untuk Damkar itu miliaran, puluhan miliar. Untuk pengadaan, perawatan, dan sebagainya. Harusnya kan pemerintah kota menanggapi dengan baik,” ujarnya.

Mendagri Setuju Rencana Pilkada Bisa Diwakili DPRD, Alasannya Tak Hanya soal Biaya Mahal

Politisi PDIP itu menjelaskan, apa yang diungkapkan Sandi seharusnya segera ditindaklanjuti agar kinerja dinas tersebut lebih baik lagi. Jangan justru orang yang ingin memberi pesan tentang bobroknya pengelolaan di dinas tersebut dibunuh karakternya dengan disebut tidak memiliki etika.

“Jangan sampai malah yang direspons adalah soal kelakuan orang Damkar. Kelakuan memviralkan ini, dan sebagainya,” tegasnya.

Dia berpendapat, harusnya yang direspons adalah tentang bagaimana manajemen pengelolaan anggaran di dinas tersebut. Hal itu juga perlu diketahui karena menyangkut kinerja dinas.

“Apakah anggarannya kurang? Apakah memang ada kendala dan sebagainya. Publik ingin tahu bagaimana pemerintah kota merespon itu. Karena coba bayangkan, satu instrumen, satu alat untuk menyelamatkan publik bisa jadi berbahaya buat publik. Karena mobilnya nggak ada rem tangan, misalnya gitu. Iya doang, masa mobil damkar yang sebesar itu nggak ada rem tangan. Nah, itu kan soal. belum lagi soal fungsi-fungsi yang lain dari Damkar Depok,” tegasnya.

Apa yang diungkapkan Sandi dalam video yang viral beredar seharusnya direspons bijak oleh Pemerintah Kota Depok. Tujuannya untuk menghindari kejadian fatal akibat rusaknya alat penunjang kerja.

“Buktinya kan kemarin ya, ada kebakaran di rumah ibadah enggak bisa ditangani. Habis rumah ibadahnya, karena kekurangan peralatan yang sebenarnya kita punya, tapi nggak bisa berfungsi alatnya,” ungkapnya.

Dengan demikian, tujuan utamanya adalah bagaimana melindungi publik. Hal itu menjadi lebih penting dibanding membahas soal siapa yang membongkar bobroknya dinas tersebut.

“Saya enggak tertarik diskusi soal siapa yang kasih pesan, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa melindungi warga, dalam hal ini warga Kota Depok dari ancaman-ancaman, terutama kebakaran,” pungkasnya.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Rio Dwi Sambodo

PDIP Nilai Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Sebuah Kemunduran Demokrasi

Fraksi PDIP Jakarta menilai wacana Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD sebuah kemunduran demokrasi.

img_title
VIVA.co.id
17 Desember 2024