DPRD Jakarta Temukan Dana BOS Dipakai Bangun Gedung Tanaman Hidroponik Rp 80 Juta

Komisi E DPRD DKI Jakarta rapat dengan Dinas Pendidikan Jakarta.
Sumber :
  • Dok. Humas DPRD DKI Jakarta

Jakarta - Komisi E DPRD Jakarta menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta dalam rangka membahas penerapan kebijakan penataan guru honorer atau pemutusan kontrak yang dilakukan pada awal Juli 2024.

Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sutikno melaporkan temuan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan oleh kepala sekolah untuk membangun gedung sekolah.

“Termasuk dana BOS yang tidak diperbolehkan, digunakan untuk semacam gedung. Tapi apa yang terjadi, pas kami sidak PPDB ada teman yang sudah kami sampaikan ke kepala dinas termasuk sudin sampai sekarang tapi belum diambil tindakan,” kata Sutikno, di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2024.

KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim

Ilustrasi sekolah.

Photo :
  • VIVA/ Andrew Tito

Menurutnya, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membangun gedung. “Yang aturan dana BOS tidak diperbolehkan untuk membangun gedung, tetapi malah buat bangun gedung,” sambungnya.

DPRD Jakarta Wacanakan Pungut Pajak di Kantin Sekolah

Politkus PKB ini sangat menyayangkan bahwa Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Budi Awaluddin tidak mengambil tindakan apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kalau kepala sekolah melanggar aturan, harus dikasih tindakan pak, jangan didiamkan. Kalau bapak diam akhirnya nanti kepala sekolah semena-mena,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa anggaran dana BOS diperuntukkan meningkatkan mutu pendidikan anak sekolah. Namun dalam temuannya, ia mengaku dana BOS digunakan untuk membangun gedung tanaman hidroponik mencapai Rp 80 juta.

“Ini malah dibuat bangun semacam tanaman hidroponik yang harganya 70-80 juta, buat apa? Cuma ada selang-selang, paralon nganggur kok,” katanya.

Sutikno mencurigai ada indikasi bermain regulasi antara sekolah dan suku dinas. “Jangan sampai nanti yang punya proyek orang sudin, kongkalikong sama kepala sekolah. Ujung-ujungnya yang mengerjakan orang-orangnya dia atau mau mendapatkan sesuatu,” tutur dia. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya