Jakarta Butuh Dana Rp 600 Triliun untuk Jadi Kota Global, Heru Budi: Memang Butuh Biaya Banyak
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara soal Jakarta membutuhkan anggara Rp 600 triliun agar bisa menjadi salah satu kota global di dunia.
Ia mengakui untuk mewujudkan hal itu membutuhkan biaya banyak. "Memang membangun Jakarta butuh biaya banyak termasuk merawatnya," ujar Heru Budi kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.
Adapun biaya besar yang dibutuhkan Jakarta, menurut Heru Budi, ada di sektor pembangunan infrastruktur. Salah satu contohnya, kata dia, adalah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).
"Pembangunan DKI tidak bisa berhenti ada pembangunan MRT, ada pembangunan LRT dan ada subsidi-subsidi lainnya," ujarnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
- ANTARA/Andi Firdaus
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan Jakarta membutuhkan anggaran sebesar Rp 600 triliun untuk menjadi kota global.
Sekda Joko mendapatkan besaran anggaran itu melalui kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
"Ada beberapa hal yang memang menurut kami kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," kata Joko acara Rapat Supervisi Kinerja Penyelenggara Otonomi Khusus Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dikutip dari kanal YouTube, Selasa, 9 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekda Joko mengatakan, Kota Jakarta hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 80 sampai 84 triliun. Ia menilai anggaran tersebut sangat kurang jika menginginkan Jakarta bisa setara dengan kota global di dunia.
"APBD DKI Jakarta saat ini berkisar antara Rp 80-84 triliun. Kalau kita melihat ke dalam lagi, postur APBD kita untuk belanja bantuan sosial sudah mencapai hampir 30 persen, belanja pegawai sudah mencapai 34 persen, belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19 persen," katanya.
Joko menjelaskan, kekurangan dana anggaran itu bakal diupayakan dari alokasi belanja modal. Sejatinya, kata dia, Pemerintah Provinsi Jakarta terus bersinergi dengan DPRD Jakarta untuk mewujudkan cita-cita Jakarta menjadi kota global.
"Nah, gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp 600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta, yang selalu bersinergi dengan DPRD DKI Jakarta, berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud," katanya.
