- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku akan meminta data Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI yang bermain judi online. Heru akan meminta data itu ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Saya akan minta nama itu ke PMK. Saya yakin pasti yang judi online itu ada juga beberapa, saya enggak tahu. Ada juga yang menerima bansos. Nah gimana kalau ASN, jelas aturannya," ujar Heru kepada wartawan di Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Juli 2024.
Ilustrasi Judi Online
- Freepik
Heru mengatakan akan memberikan sanksi kepada ASN Pemprov DKI yang bermain judi online. Namun, ia belum menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan.
"Ya kalau ASN kan jelas aturannya sudah ada, tinggal diterapin sanksi itu yang ke bersangkutan. Kan kita belum dapat nama-nama itu," ujar dia.
Heru mengatakan pihaknya sudah menggolontorkan anggaran bansos diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Dana yang digelontorkan untuk bansos totalnya Rp 17,5 triliun.
"DKI sudah memberikan bansos kepada masyarakat yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jadi saya enggak mikir apa itu dia judi online apa enggak. Dia masuk DTKS kami berikan, tapi tidak terkait judi online. DKI konsen di data yang memang warga miskin yang terdaftar di DTKS," ucapnya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto memaparkan lima provinsi besar yang masyarakat sudah terpapar judi online. Menurut dia, data itu diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saya juga ingin menyampaikan bahwa hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar studi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar secara demografi, yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK," kata Hadi di Kantor Kemenko PMK pada Selasa, 25 Juni 2024.
Pertama, kata dia, ada Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan perputaran uang judi online di wilayah tersebut mencapai Rp 3,8 triliun. Sementara, pelaku judi online di Jawa Barat sebanyak 535.644.
"Yang kedua adalah Daerah Khusus Jakarta pelakunya 238.568, totalnya Rp 2,3 triliun," kata Hadi.
Urutan ketiga, Hadi mengatakan ada provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan pelaku judi online sebanyak 201.963 dan transaksi sebanyak Rp 1,3 triliun.
“Keempat Jawa Timur. Jawa Timur pemainnya dan pelakunya 135.227 dan angka yang keuangannya di sana Rp 1,051 triliun. Kelima adalah Banten, pelakunya 150.302 dan uang yang beredar di sana adalah Rp 1,022 triliun. Kabupaten yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat Rp 792 miliar, Kota Bogor Rp612 miliar, Kabupaten Bogor Rp 567 miliar, Jakarta Timur Rp480 miliar, Jakarta Utara Rp430 miliar," ujarnya.
