Protes TPS Liar, Warga Tangerang Tutup Akses Jalan
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang - Warga yang berada di Kampung Ciapus, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, menutup akses jalan dari dan menuju kawasan Pergudangan Bizlink Citra Raya, Tangerang
Penutupan yang sudah dilakukan sejak Minggu, 9 Juni 2024 ini, sebagai bentuk protes warga setempat karena adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di kawasan tersebut.
Romli, salah seorang warga mengatakan, penutupan itu dilakukan warga setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti ketua RT, RW dan jajaran desa.
(Ilustrasi) Truk sampah
- Sherly / VIVA.
"Iya, ditutup sejak kemarin, sudah koordinasi juga sama RT, RW, desa juga sudah tahu. Ini protes kami karena jalur warga sering jadi TPS," katanya, Senin, 10 Juni 2024.
Jalur yang memiliki lebar sekitar 3 meter dan panjang kurang lebih 200 meter ini, sering dijadikan pengguna jalan untuk membuang sampah rumah tangga. Sehingga, bila musim hujan tiba, sampah yang ada di pinggir jalur tersebut akan menggenang dan mengganggu warga setempat.
"Sampah ini rata-rata sampah rumah tangga, yang dibawa pengguna jalan, terus dibuang ke sini, diem-diem, karena memang jalur ini tuh sepi kalau malam. Jadi kesempatan mereka buang sampah sembarangan. Tapi dampaknya ke kami, kalau hujan sampahnya ini naik ke jalan, sampai ke tengah jalan, belum lagi baunya sampai ke mana-mana, dan itu sangat ganggu," ujar Romli.
Bukan hanya itu, kondisi TPS liar itu nyatanya sudah lama berlangsung namun belum ditanggapi serius oleh pemerintah daerah. Bila kondisi sampah menumpuk, warga akan secara gotong royong membersihkan kawasan setempat.
"Pas sudah numpuk banget, mau tidak mau ya kami yang membersihkan, gotong royong, kerja bakti gitu, soalnya kalau dibiarin baunya itu ke mana mana," ujarnya.
Dengan kondisi itu, warga berharap ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat, mulai dari pengangkutan sampah, ataupun pembuatan portal.
"Kemarin ada kesepakatan soal buat portal, jadi ada jam operasional gitu, cuma masih dalam diskusi. Kami harap ada tindak lanjut yang cepat, agar kita juga tidak terganggu," katanya.
Buruh Demo Minta Naik Gaji, Teguh Setyabudi Kaji Besaran UMP 2025 di Jakarta
Menjelang akhir tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghitung besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) menggunakan formula sesuai aturan yang berlaku, serta mem
