Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
- VIVA/Riyan Rizky
Jakarta – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 tidak fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.
Untuk itu, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan berdasarkan skala prioritas sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta berkualitas.
"Karena ini Jakarta PAD-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta," ujar Prasetyo Edi kepada wartawan, Kamis, 25 April 2024.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin rapat paripurna
- DPRD DKI Jakarta
Pria yang akrab disapa Pras itu mengatakan, telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota. Ia melihat masih banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran.
"Jadi Pak wali kota, camat, lurah semua kalau Musrenbang itu betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan," ujarnya.
Ia pun menyebutkan, hal itu harus dilakukan demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi Ibu kota negara. Ia mendorong Pemprov DKI membuat terobosan kerja.
"Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada permukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara namanya Johar dan Tanah Tinggi. Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," katanya.
Mulai Juli 2025, SD hingga SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Gratis
DPRD bersama Pemprov DKI menyepakati besaran nilai rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
