Jakarta Tidak DKI Lagi tapi Jadi DKJ, Heru Budi Hartono: Apa yang Ada Disyukuri

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan tetap harus disyukuri walau kini Jakarta statusnya bukan lagi Daerah Khusus Ibukota atau DKI. Setelah disahkan DPR RI, berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.

Komisi III DPR Temui Tersangka Penembak Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ryanto Ulil

Ini setelah Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, disahkan dalam paripurna DPR RI menjadi UU beberapa waktu lalu. Atas perubahan itu, menurut Heru Budi tetap harus disyukuri.

"Ya enggak apa-apa, apa yang ada ya disyukuri dan disetujui," kata Heru Budi Hartono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Komisi III DPR Datangi Polda Sumbar Buntut Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

Di sisi lain, Heru mengatakan perubahan status menjadi DKJ tak akan memakan waktu lama. Ia menegaskan tinggal menunggu Peraturan Presiden atau Perpres sebagai payung hukum turunan dari peraturan perundang-undangan tersebut. 

"Selanjutnya langkah Perpres, ya Perpres enggak lama. Nanti dibahas di Istana, mungkin enggak terlalu lama," kata pria yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden itu.

Menkopolkam Bentuk Desk Pilkada, DPR Optimis Dapat Mengantisipasi Potensi Konflik

DPR RI sebelumnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) jadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis, 28 Maret 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.  

Mulanya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya telah melaksanakan pembahasan secara detail dan cermat. Misalnya, penunjukkan ketua dan anggota dewan wilayah aglomerasi dipilih oleh presiden dan tata cara penunjukan diatur dengan peraturan presiden. 

Kemudian, ketentuan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan. 

"Selanjutnya kami serahkan RUU DKJ untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini," kata Supratman.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni

DPR Minta Kapolda Tutup Semua Tambang Ilegal di Sumbar: Siapapun Bekingnya, Sikat!

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono untuk menutup semua tambang ilegal di Ranah Minang

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024