Sidang Sengketa Pilpres Digelar Besok, Polisi Sebut Penutupan Jalan Masih Situasional

Polisi berjaga-jaga di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu 26 Juni 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Jakarta - Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024 bakal digelar pada Rabu, 27 Maret 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Polisi mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa di kawasan sekitaran Gedung MK dengan penutupan jalan yang bersifat situasional.

Dugaan Kecurangan di Pilkada Jayawijaya Dilaporkan ke MK

"Situasional. Kalau memang ada unjuk rasa di patung kuda, tentunya itu juga sangat situasional," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro di Gedung MK Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024.

Susatyo mengatakan pihaknya juga bakal melakukan rekayasa lalu lintas jika memang diperlukan. Meski begitu, ia berharap agar situasi saat sidang perdana sengketa Pilpres 2024 berjalan dengan lancar.

Cagub Papua Matius Fakhiri Gugat Hasil Pilgub Papua ke MK: Menjalankan Konstitusi

"Di ruas jalan di Merdeka Selatan ini akan kami lakukan pengalihan arus lalu lintas, termasuk dari arah Harmoni menuju ke Patung Kuda. Termasuk apabila memang sisi di Abdul Muis, yang di belakang," jelas Susatyo.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro

Photo :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Qodari Apresiasi RK-Suswono Tak Ajukan Gugatan ke MK Terkait Pilgub Jakarta

"Kalau memang diperlukan, itu juga akan kami lakukan rekayasa lalu lintas. Namun demikian, sifatnya sangat situasional," tutur Susatyo.

Dia berharap situasi lali lintas tetap bisa normal dan lancar meski ada sidang perdana sengketa pilpres. "Arus lalu lintas bisa lancar, dan masyarakat pun bisa beraktivitas seperti biasa," ujar Susatyo.

Di sisi lain, Susatyo mengatakan bakal menyiagakan 400 personel untuk mengamankan gedung MK pada sidang besok.

"Kami mulai besok menyiagakan 400 personel. Yang akan melakukan pengamanan setidaknya, baik pada ring satu di MK ini," katanya.

Dia bilang seluruh gedung MK mesti steril pada saat sidang sengketa Pilpres 2024. Dengan demikian, kata dia, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tidak di depan Gedung MK.

"Karena Harus tentunya proses persidangan harus steril, serta pada area parkir. Termasuk pada kawasan dari MK," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya