Ada Demo di KPU-Bawaslu hingga DPR, Lebih dari 2 Ribu Aparat Gabungan Dikerahkan

Pengamanan Demo di KPU dan Bawaslu
Sumber :
  • VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon

Jakarta – Aksi unjuk rasa dilakukan massa dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi atau KNPD di depan Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Gedung DPR/MPR, Senin, hari ini. Setidaknya ada 2.364 personel gabungan diterjunkan guna mengawal unjuk rasa di sejumlah titik tersebut.

Tim Hukum Edy-Hasan Laporkan Rektor USU Prof Muryanto ke Bawaslu soal Dugaan Dukung Bobby Nasution

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebagian dari ribuan personel itui juga akan disebar ke kawasan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena ada aksi di sana.

"Kami melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Instansi lainnya. Di DPR/MPR RI melibatkan 1.087 personel, di Bawaslu melibatkan 507 personil dan KPU RI melibatkan 770 personil," kata Susatyo, Senin 18 Maret 2024.

Ratusan TPS Rawan Membayangi Pilkada Manggarai, Termasuk Masalah Akses Internet dan Listrik

Demo di Depan Bawaslu

Photo :
  • VIVA/Ridho Permana

Dia pun meminta para demonstran agar tak anarkis dan jangan bertindak provokatif saat menyampaikan pendapat. Ia juga mengimbau agar demonstran tetap menghormati pengendara lain yang melintas.

KPU DKI Bakal Awasi Warga Non-KTP Jakarta agar Nggak Maksa Nyoblos

"Kami mengimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa," lanjut Sausatyo.

Susatyo menekankan aksi mesti dilakukan dengan damai dan jangan memaksakan kehendak. "Tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," ujar Susatyo.

Lebih lanjut, dia mengaku pihaknya menyiapkan rekayasa lalu lintas di tiga lokasi. Tapi, hal itu masih bersifat situasional.

"Kita lihat nanti jumlah massanya. Bila nanti massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Bawaslu dan juga KPU RI," kata Susatyo.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya