Caleg DPRD DKI Golkar Adukan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu
- Antara
Jakarta - Dua calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar, Muhammad Anwar dan Avner Kadriatama Raweyai melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengenai dugaan politik uang dan kecurangan yang terjadi di daerah pemilihan (dapil) 8 DKI Jakarta.
"Selain melaporkan dugaan kecurangan dalam Pileg 2024, kami juga melaporkan adanya dugaan penggelembugan suara," kata Avner di Kantor Bawaslu DKI Jakarta pada Kamis, 7 Maret 2024.
Tentu saja, Avner menyertakan bukti-bukti dalam aduannya itu kepada Bawaslu DKI terkait dugaan penggelembungan suara dan kecurangan pada Pemilu Legislatif DPRD DKI Jakarta 2024. Adapun, ia menyebut bukti-bukti dugaan kecurangan yang diserahkan mulai dari C hasil, D hasil baik dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
"Semua bukti kita beberkan dan serahkan ke Bawaslu DKI. Kami berjuang bukan masalah menang atau kalah, tapi menegakkan keadilan dalam Pemilu," ujarnya.
Petugas KPU Masukkan Dokumen ke Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap
- Antara
Untuk itu, ia berharap Bawaslu bekerja secara profesional dan transparan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Kami sangat percaya dengan Bawaslu dan kami juga meminta KPU DKI membuka secara jujur dan adil. Karena, kami melihat banyaknya kebanggaan perhitungan kecamatan hingga kota," jelas dia.
Sementara, Muhammad Anwar mengungkap laporannya ke Bawaslu itu terkait hilangnya suara Partai Golkar sebanyak 1.934 suara. Tentu, ia berharap Bawaslu mengusut aduan ini secara profesional dan transparan hingga tuntas.
Selain itu, kata dia, terkait dugaan penggelembungan suara terjadi di daerah Tebet, dimana diduga ada pemindahan suara dari satu calon anggota legislatif kepada calon lainnya yang ditata sedemikian rapih.
“Hilangnya suara Golkar itu sedang ditelusuri bersama-sama Bawaslu DKI kemana hilangnya. Keadilan harus ditegakkan,” ucapnya.
Kemudian, Avner dan Anwar akan melaporkan hal ini kepada DPD dan DPP Partai Golkar dengan membawa sejumlah bukti, berupa c hasil dan c plano. Bahkan, Ia menyebut sudah mengumpulkan 3.612 c plano.
KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
