BPPKB dan PKS Paparkan Dugaan Kecurangan di Depok, Sebut Ada Intimidasi dan Penggelembungan Suara
- VIVA.co.id/Galih Purnama (Depok)
Kota Depok – Sejumlah pihak membeberkan praktik dugaan kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di Kota Depok, Jawa Barat. Contohnya di Kecamatan Tapos yang terjadi pada Selasa 5 Maret 2024, ditemukan salah satu partai yang diduga ingin mengubah perolehan suara.
Mereka juga mengungkapkan, bahkan partai tersebut disebut melakukan intimidasi dengan membawa sekelompok massa ke lokasi penghitungan.
“Di Tapos baru kemarin hampir terjadi benturan, karena ada salah satu partai yang ingin bermain suara dia minta bekingnya orang luar sampai 20 orang. Kami masyarakat sudah mulai resah karena kok pemilu mau diubah cuma karena materi. Dan ini nggak bisa dibiarkan,” kata Ketua BPPKB Banten Kota Depok, Nuryadi ketika mendatangi KPU Depok, Rabu 6 Maret 2024.
Dia meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti. KPU Depok diminta tidak main-main sebagai penyelenggara pemilu. Jika masih ditemukan hal serupa, pihaknya tidak akan tinggal diam. Dia akan membawa sejumlah organisasi masyarakat untuk mendatangi KPU Depok.
“Saya ultimatum ke KPU Depok kalau kami temukan ada laporan lagi kami siap menurunkan beberapa organisasi masyarakat di Depok,” tegasnya.
Nuryadi menuturkan sudah bukan saatnya melakukan tindakan kecurangan dalam pemilu. Karena masyarakat sekarang sudah pintar dan melek hukum. Bahkan, banyak saksi yang memiliki bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat sekarang sudah melek dan saksi sudah kuat, jadi satu suara pun tidak akan lolos karena mereka punya pegangan secara bukti otentik C1,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Hengki dari PKS Depok juga membeberkan sejumlah kecurangan yang terjadi. Misalnya di beberapa contoh tempat pemungutan suara (TPS), pihaknya melihat adanya dugaan kecuragan yang tersruktur dalam sistim Sirekap yang diduga berpihak pada beberapa partai yang diarahkan.
“Kami melihat bahwa beberapa sampling di PPK di kecamatan di Depok kita bisa simpulkan kecurangan itu nyata terstruktur dengan sistim Sirekap yang kita anggap memang sudah bobrok, keberpihakannya pada beberapa partai yang diarahkan. Jangan main-main KPU Depok kita ingatkan,” katanya.
Ditegaskan, pihaknya akan terus dan selalu mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi sampai final. Jika ditemukan kekeliruan maka harus segera dikoreksi berdasarkan data yang ada di lapangan.
“Kami PKS menitipkan pesan dari masyarakat. Kembalikan suara yang ada di C1 disesuaikan dengan Sirekap. Kita warning KPU Depok kita harus kerja sama untuk menghadirkan suara yang representatif dari suara masyarakat yang menitipkan suara. Hati-hati ini jadi pidana ketika jadi kesalahan yang dibuat untuk diproses pemungutan suara dan penghitungan,”.
Sementara itu, Ketua KPU Depok Wili Sumarlin, mengatakan diduga ada pihak yang ingin masuk ke sistim Sirekap untuk mencoba mengubah data. Namun yang digunakan pihaknya sebagai acuan adalah C Plano.
“Mungkin ada yang masuk ke Sirekap mencoba mengubah, tapi acuan kita bukan Sirekap karena hanya alat bantu. Kita tetap pada C Plano sehingga apabila ada kesalahan Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat pada C Plano,” katanya.
