Kisruh Dugaan Penggelembungan Suara di Depok, KPU Tunda Pleno Akhir Tingkat Kota
- VIVA.co.id/Galih Purnama (Depok)
Depok – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok menunda pleno rekapitulasi penghitungan tingkat kota hari terakhir. Batas penghitungan seharusnya pada 5 Maret 2024. Namun karena ada indikasi dugaan penggelembungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di tiga kecamatan yaitu Sawangan, Sukmajaya dan Tapos. Sehingga, untuk tiga kecamatan itu dilakukan pencermatan penghitungan dan hingga kini belum selesai.
Dugaan penggelembungan suara ditemukan oleh saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saksi menemukan banyak TPS di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan. Saksi kemudian membuat berita acara keberatan saat itu. Kemudian ketika pleno di tingkat kota, saksi PKS meminta untuk membuka hasil plano PPK. Yaitu empat TPS di Kelurahan Kedaung.
“Ternyata benar tidak sesuai dengan hasil. Saksi kami malamnya sudah perhitungan sesuai, paginya hasilnya berubah, akhirnya saksi kami tidak mau tanda tangan. Dan saksi kami bikin berita acara keberatan tingkat kecamatan PPK,” kata Watoni, saksi dari PKS, Selasa, 5 Maret 2024.
Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Ketika pleno di tingkat kota, saksi PKS meminta untuk membuka berita acara khusus yang ada di tingkat Kecamatan Sawangan. Ada empat TPS di Kelurahan Kedaung yang dibuka sebagai contoh.
“Ternyata 4 TPS itu salah semua. Akhirnya kami minta hitung ulang karena dari 4 TPS itu kami punya sampel di Kedaung, TPS 1-50 salah semua. Kesalahan ada yang tambah kurang di form D tingkat kecamatan di plano ternyata dari saksi kami itu enggak sesuai dengan awal, malamnya hasil bagus sesuai saksi kami, ternyata paginya berubah makanya di tingkat kota kami minta buka. Dugaan penggelembungan suara,” bebernya.
Saksi dari Partai Demokrat Depok, Lewi Okto juga mencermati adanya dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Sawangan. Dikatakan ada 20 TPS di Kelurahan Kedaung yang diduga terjadi penggelembungan suara untuk tingkat DPR RI.
“Ada 20 TPS, khusus untuk DPR RI ada indikasi penggelembungan suara di beberapa TPS di Kelurahan Kedaung makanya pleno diskors, dan hasilnya tetap kita tunggu sampai semua verifikasi penghitunga benar-benar sudah dicermati oleh saksi, partai dan penyelenggara dan pengawas. Kalau pencermatannya ada indikasi yang masih perlu ditelusuri sampai bawah sampai tingkat kota itu tidak menutup kemungkinan ada temuan,” kata Lewi.
Dia dan saksi dari PKS mencermati adanya indikasi penggelembungan suara untuk tingkat DPR RI. Bukti dugaan tersebut bahkan dimiliki oleh saksi PKS.
“Dari analisa kemarin berubah, indikasinya pada saat antara sinkronisasi Sirekap denga data C1 plano sangat berbeda. Jadi kemungkinan kita melihat perubahannya, kita lihat prosesnya apakah indikasinya ini ada ‘permainan’ di tingkat Kecamatan Sawangan. Setelah pleno di tingkat kecamatan, naik ke atas (kota)nah disitu ditemukan ada perubahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Depok Wili Sumarlin menuturkan pleno hari ini ditunda karena masih ada tiga kecamatan yang melakukan penyelesaian penghitungan.
“Ada di Sawangan, Tapos, Sukmajaya. Kita upayakan selesai hari ini tapi kalau tidak selesai lanjut besok. Di tiga kecamatan itu terjadi perbedaan suara sehingga perlu dilakukan pencermatan. Saat ini sedang dilakukan pencermatan di tiga kecamatan itu. Ini terjadi di banyak parpol, ada beberapa parpol,” katanya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
