3 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa di DPR Hari Ini
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat akan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Sebanyak 3.929 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut.Â
"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 3.929 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.
Susatyo menyebutkan, ribuan personel itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI hingga instansi terkait.Â
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini, hal tersebut sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI," ujarnya.
Susatyo melanjutkan, pihaknya belum melakukan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI. Kata dia, rekayasa lalu lintas bersifat situasional dengan melihat kondisi di lapangan.
"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," ujarnya.
Lebih lanjut, dia pun mengimbau kepada seluruh peserta unjuk rasa untuk menyampaikan orasinya dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
"Kami menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan Gedung DPR/MPR RI," katanya.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.Â
