Belum Ada Pengalihan Arus Buntut Demo Mahasiswa- Pelajar di DPR, Polisi sebut Situasional
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta -Â Polisi menyebut belum ada rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung DPR/MPR RI buntut adanya demo pada Jumat, 1 Maret 2024. Rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung DPR/MPR RIÂ disebut bersifat situasional.
"Situasional, situasi kalau kami atur sedemikian rupa lewat, ya harus tetap lewat. Kami harapkan masyarakat yang menyampaikan pendapat menghormati pengguna jalan lainnya," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman pada Jumat, 1 Maret 2024.
Dia mengatakan, polisi lalu lintas siap membantu agar unjuk rasa berjalan lancar dan warga lain yang tidak ikut demo bisa beraktivitas berkendara dengan lancar juga.
"Seluruh pengguna jalan yang ada di Jakarta, khususnya di sekitar Gedung DPR/MPR RI akan kami amankan khusus pengaturan lalu lintas nanti. Kami sangat situasional, dalam artian jalur depan DPR adalah jalur utama yang mengarah ke Barat. Jadi ini harusnya kan kami pertahankan sampai betul-betul kalau massa masih cukup di depan DPR, ya akan kami kanal di depan DPR sehingga tidak mengganggu lalin," katanya.
Pagar besi untuk halau pendemo di Patung kuda. (ilustrasi)
- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
Namun, eks Dirlantas Polda Jawa Timur ini menambahkan, apabila nantinya massa bertambah banyak sehingga mulai mengganggu arus lalu lintas, maka pengalihan arus baru bakal dilakukan di sana. Misalnya, massa sudah penuh sampai ke jalur bus TransJakarta, mau tak mau rekayasa lalu lintas dilakukan.
"Ini akan bertahap, kalau bertambah banyak, kami akan gunakan satu lajur, dua lajur, panjang lagi jadi 1 lajur panjang. Berarti, kami akan gunakan busway dan apabila bertambah lagi otomatis kami akan melakukan pengalihan arus dari Semanggi, dari sekat-sekat, dari manfaatkan Lapangan Tembak kami akan putarkan disitu, sehingga masyarakat benar-benar bisa saling menghormati pengguna jalan," ujarnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, unjuk rasa bakal digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, hari Jumat, 1 Maret 2024. Demo ini bakal diikuti beberapa elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan poros buruh.
Tuntutan mereka yaitu menolak pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diduga curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Presiden Jokowi (Joko Widodo), dukung hak angket, hingga ganti Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Terkait hal ini, 2.590 personel gabungan diterjunkan. Personel gabungan itu, mulai dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu diungkap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro.
"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 2.590 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait," kata dia pada Jumat, 1 Maret 2024.
