Irjen Karyoto Beri Pesan ke 162.313 Personel Gabungan yang Amankan TPS di Wilayahnya
- VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon
Jakarta -- Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto minta ratusan personel gabungan bertugas dengan baik, dalam mengamankan proses pengamanan, pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) wilayah hukumnya pada pemilihan mendatang.
“Bersama-sama kita mempersiapkan hal ini dengan baik guna mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan. Pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ujarnya, Senin, 29 Januari 2024.
Sebanyak 162.313 personel gabungan dikerahkan dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka akan mengawal proses pelaksanaan pemungutan sampai perhitungan suara di 30.766 TPS wilayah hukumnya.
Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto.
- Viva.co.id/ Foe Peace Simbolon
“Terdiri dari personel Polri 20.291, personel TNI 10.890 serta 131.132 personel Linmas. Diharapkan dengan kekuatan yang ada saat ini dapat meng-cover seluruh TPS di wilayah hukum Polda Metro Jaya” kata dia.
Karyoto minta kepada semua pihak agar mempersiapkan segala kemungkinan yang bakal terjadi selama proses pemungutan dan perhitungan suara.
“Seluruh jajaran serta stakeholder terkait untuk bersama-sama merumuskan serta menentukan langkah-langkah pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai kita underestimate dengan situasi saat ini," kata dia.
Karyoto pun mengingatkan atas kerawanan serta potensi gangguan yang mungkin terjadi di TPS. Dia menekankan asas pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Lebih lanjut, dia berpesan agar semua pihak bersinergi menciptakan stabilitas politik guna membuat dukungan pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Maka dari itu diperlukan persiapan pengamanan yang matang dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam proses pemungutan dan perhitungan suara secara tepat dan sesuai sasaran yang memegang teguh Asas Pemilu Luber Jurdil agar terhindarnya dari gangguan menjelang hari pencoblosan," katanya lagi.
Usulan PDIP yang Ingin Tempatkan Polri di Bawah TNI dan Kemendagri Dapat Kecaman
Usulan PDIP terkait pengembalian Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat banyak reaksi.
