Wakil Ketua DPRD Depok Ditolak saat Berobat Pakai KTP
- VIVA/Zahrul Darmawan
Depok – Layanan berobat gratis hanya dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) Depok belum dapat diterapkan. Sejumlah warga masih bayar ketika berobat di puskesmas. Bahkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Hendrik Tangke Allo juga ditolak saat berobat menggunakan KTP.
“Saat ini saya sedang berobat di RS Hermina karena sakit. Dan saya coba tanya ke manajemen RS saya mau bayar pakai KTP sesuai dengan yang waktu itu disampaikan wakil wali kota, ternyata ditolak KTP saya. Padahal KTP saya KTP Depok,” katanya, Minggu, 10 Desember 2023.
Dia pun menanggapi video Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) yang menyebut sejak 1 Desember warga Depok bisa berobat hanya membawa KTP. Namun di lapangan, kata dia warga belum dapat mengakses pelayanan berobat gratis hanya dengan membawa KTP Depok.
“IBH bohong. Penjelasan dari Dinkes terkait statemen Pak IBH di media cetak, online maupun YouTube ternyata tidak seindah yang disampaikan. Banyak hal berbelit yang menjadi persyaratan penggunaan KTP untuk berobat,” ungkapnya.
Ilustrasi KTP.
- VIVA/Agus Setiawan
HTA, sapaan akrabnya menuturkan, kemarin dirinya ke rumah sakit untuk berobat rawat jalan. dia menjalani perawatan dengan diberikan cairan infus. Namun akhirnya dirinya diperbolehkan pulang oleh dokter setelah kondisinya membaik.
“Tadinya mau rawat inap, tapi menurut dokter gak perlu, jadinya pulang (rawat jalan),” ungkapnya.
HTA sempat bertanya pada manajemen RS Hermina mengenai pembayaran menggunakan KTP. Dari penjelasan pihak RS, Hendrik hanya mendapat jawaban KTP tidak bisa digunakan untuk pembayaran biaya pengobatan.
“Saya sudah tanya bagaimana mau bayar pakai KTP. Katanya (RS) belum bisa,” imbuhnya.
Ketua DPC PDIP Depok itu menuturkan, salah satu warganya juga ada yang berobat ke puskesmas. Namun ketika ingin membayar menggunakan KTP pun ditolak sehingga harus bayar dengan biaya sendiri.
“Tanggal 7 Desember kemarin, warga saya berobat ke puskesmas. Ternyata juga ngak bisa menggunakan KTP. Warga saya berobat di puskesmas juga tetap nggak bisa pake KTP kok,” bebernya.
Menurutnya apa yang disampaikan Wakil Wali kota Depok dalam videonya adalah suatu kebohongan. Dia meminta agar IBH tidak lagi memberikan informasi yang bersifat janji manis.
“Saran saya ke Pak IBH ya, sudahlah berhenti membohongi rakyat dengan janji manis yang tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa dinikmati rakyat,” tegasnya.
Ilustrasi layanan puskesmas di Kota Depok
- VIVA/Galih Purnama
Dia mengingatkan agar IBH yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Depok untuk tidak menjadikan isu kesehatan ini sebagai ajang kampanye. Jika memang ada layanan kesehatan yang bisa memudahkan rakyat maka implementasinya harus jelas dan tidak berbelit.
“Jangan jadi sekedar tempat ajang kampanye. IBH gembar-gembor (berobat) bisa pake KTP, tapi cara penggunaannyaa yang berbelit tidak disosialisasikan ke warga, ya sama aja bohong. Warga yang bawa KTP tetap aja ditolak dan harus bayar biaya RS. Jangan persoalan rakyat dijadikan ajang kampanye buat cari suara, rakyat sudah pintar,” pungkasnya.
