Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Dipilih Presiden: Belum Baca!
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku belum membaca isi revisi Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal tersebut diungkap Heru usai menjalani Raperda di DPRD DKI Jakarta.
"Saya belum baca ini," kata Heru Budi kepada wartawan saat dimintai tanggapan soal RUU DKJ, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023.
Heru mengaku sedang membahas persoalan lainnya di rapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD DKI Jakarta.
"Ini banyak PR dari DPRD, bacain raperda ini," pungkasnya.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disepakati jadi usulan inisiatif DPR RI. Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. M
Dalam Pasal 10 bab IV draf RUU DKJ mengatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bakal ditetapkan oleh Presiden RI. Dengan demikian, tak ada perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," demikian isi pasal 10 ayat (2) dalam draf RUU DKJ dilihat VIVA, Selasa, 5 Desember 2023.
Dalam draf RUU DKJ juga mengatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta selama lima tahun. Selanjutnya, setelah itu bisa ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama. Namun, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
- Youtube
Sementara, jabatan wali kota atau bupati, akan diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Dalam RUU DKJ juga menjelaskan, gubernur dan DPRD di Provinsi DKJ dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah akan tetap dibantu perangkat daerah, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kota administrasi/kabupaten administrasi.
"Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel," tulis pasal 12 ayat (4).
Calon Gubernur Ini Ditangkap KPK, Jangan Kaget Lihat Koleksi Mobil Mewahnya
Salah satu calon gubernur terjaring opersi tangkap tangan, alias OTT KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Calon pemimpin daerah tersebut adalah Rohidin Mersyah yang menjab
