Bobol Pagar Balai Kota DKI, Buruh Desak Heru Budi Teken Pergub UMP Rp5,6 Juta
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta - Sekelompok buruh dari berbagai elemen federasi pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. Para buruh mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp5,6 juta.
Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi, pukul 15.54 WIB, salah seorang orator yang berada di atas mobil komando meminta Heru Budi berani keluar menemui para buruh.
"Tanda tangan di Pergub, UMP kita Rp5,6 juta. Itu saja enggak bisa. Sekarang disuruh keluar enggak mau," kata orator di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 21 November 2023.
Tak kunjung digubris, orator lantas meminta para buruh untuk mencopot pagar Balai Kota DKI. Para buruh juga terlihat membakar ranting pohon di depan pagar.
"Mau enggak gajinya naik? Kalau mau, copot ini pagarnya!" kata orator.
"Heru itu enggak cinta sama DKI, sama Pemprov DKI, yang katanya gubernur titipan," lanjut orator.
Aksi buruh di Balai Kota DKI.
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Sebanyak dua pagar Balai Kota DKI pun dijebol para buruh dan dibentangkan di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Melihat hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menaiki mobil komando. Dia meminta massa aksi membubarkan diri lantaran telah melakukan pengerusakan di depan Balai Kota DKI Jakarta.
"Kami imbau masa aksi agar membubarkan diri, aksi ini telah melakukan pengerusakan-pengerusakan," ujar Susatyo.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI akan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 terkait UMP DKI Jakarta pada 2024.
Heru bilang demikian usai menggelar rapat paripurna bersama dengan DPRD DKI Jakarta, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023.
"Pemprov DKI Jakarta mengacu kepada PP Nomor 51 Tahun 2023, kan tadi ada rapat dengan Kemendagri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, mengacu kepada PP tersebut," kata Heru Budi.
Adapun, pada Jumat, 17 November 2023 dilakukan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka merekomendasikan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2024. Hal itu menyesuaikan Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Nomor e-1144/KT.03.02 tanggal 13 November 2023.
Pada sidang tersebut, Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP dengan formula alfa 0,30 dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.
Maka itu, jika ditelisik maka kemungkinan kenaikan UMP Jakarta tahun 2024 lebih besar Rp165.000 atau 3,4 persen dari UMP 2023, yakni sebesar Rp5.067.381.
Hasil tersebut pun diatur di dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30.
Sementara, Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pengusaha mengusulkan nilai UMP dengan formula alfa 0,20 dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Dengan acuan itu maka jika telisik, kemungkinan kenaikan UMP DKI 2024 sebesar Rp5.043.000.
Heru yang juga mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pada Senin kemarin menyampaikan akan menetapkan UMP 2024 sesuai aturan pemerintah. Ia mengaku belum memutuskan besarannya. Heru menargetkan ketetapan penyesuaian UMP Ibu Kota bisa diumumkan pada Selasa hari ini, 21 November 2023.
