Heboh Menu Tambahan Balita Hanya Tahu dan Kuah Sayur, DPRD Depok Geram
- Tangkapan Layar
Depok - Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di Depok sedang menjadi sorotan. Pasalnya makanan yang diberikan dianggap tidak memenuhi standar gizi karena hanya berisi nasi, tahu dan kuah sayur. Hal itu dikritisi banyak kalangan karena dianggap tidak memenuhi gizi seimbang. Program PMT dilakukan sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kota Depok.
Ketua Komisi D DPRD Depok Supriatni mengatakan, anggaran untuk penurunan stunting di Depok sebesar Rp4,7 miliar. Satu porsi makanan dipatok Rp18.000 namun di salah satu kecamatan PMT hanya berisi nasi, tahu dan kuah sayur.
Orang Tua Komplen Menu Pencegahan Stunting
- Tangkapan Layar
“Ada yang sama pepes tahu, nugget dua potong. Masa balita makannya nasi sama pepes tahu, atau nasi sama tahu dua potong,” katanya, Kamis (16/11/2023).
Menu di tiap wilayah berbeda. Misalnya di Cimpaeun Tapos diberikan nasi dan kuah berisi tahu dua potong, kemudian di Rangkapanjaya Pancoran Mas pepes tahu. Dia pun mempertanyakan untuk apa saja anggaran sebesar itu.
“Itu anggarannya dikemanakan, tidak sedikit itu Rp4,7 miliar. Katanya mau mengatasi stunting, dengan semangat mengatasi stunting minta anggaran di badan anggaran Rp4,7 miliar, tapi kenyataannya pelaksanaan di lingkungan begitu,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan mengenai adanya foto Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono di wadah PMT.
“Mending kalau yang dikasih bagus, misalnya ditambah susu, beras dan buah, kan bagus itu, ini kan cuma nasi semangkok kecil sama kuah sayur atau nugget 2 potong. Masa gambar pimpinan daerah kasih nasinya enggak manusiawi,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary liziawati mengakui program PMT lokal pada hari pertama di Kecamatan Tapos tidak sesuai petunjuk teknis. Namun untuk 10 kecamatan lainnya di hari pertama sudah sesuai.
“Khusus Tapos hari pertama tidak sesuai. Namun hari selanjutnya sudah sesuai,” katanya.
Menu Pencegah Stunting di Depok
- Tangkapan Layar
Pihaknya mengaku melakukan evaluasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini Dinkes, kecamatan, puskesmas, kelurahan PKK kota hingga kelurahan dan penyedia paket PMT tersebut. Vendor penyedia PMT diminta memenuhi menu PMT lokal sesuai yang ditentukan.
“Meningkatkan koordinasi seluruh pihak yg terlibat, puskesmas melaporkan pelaksanaan PMT lokal harian kepada Dinkes dan dilakukan evaluasi kembali jika terdapat kendala,” tukasnya.
Dikatakan dia, menu PMT di hari pertama bukan nasi, tapi kudapan yang telah disesuaikan antara menu dan jadwal pemberiannya.
“Hari 1 menunya kudapan bukan nasi. Sudah disusun menunya,” pungkasnya.
LSI Denny JA: Sentimen Negatif Publik untuk Sistem Pilkada Dipilih DPRD
Usulan Pilkada dipilih DPRD dilontarkan Presiden RI Prabowo Subianto.
