Tok! APBD DKI 2024 Disahkan Sebesar Rp 81,71 Triliun
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta – DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna bersama Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada, Selasa, 14 November 2023. Dalam rapat itu, DPRD DKI dan Heru Budi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp 81,71 triliun.
Adapun laporan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 itu dibacakan oleh Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa besaran APBD DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 81,716 triliun.
"Dengan rincian pendapatan daerah Rp 72,446 triliun, belanja daerah Rp 72,600 triliun, surplus atau defisit Rp 154,61 miliar. Kemudian penerimaan pembiayaan Rp 9,270 triliun," ujar Abdul Aziz di Ruang Paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2023.
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta
- VIVA/ Riyan Rizki Roshali
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Pria yang akrab disapa Pras itu berharap Heru Budi dapat mempertimbangkan saran dan masukan dari DPRD DKI Jakarta, dalam membahas lebih lanjut Raperda APBD DKI 2024 bersama jajaran eksekutif.
"Dengan telah disetujuinya Raperda APBD DKI Jakarta 2024 akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Pras.
"Harapannya, kiranya saudara Penjabat Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD," sambungnya.
Sebagai informasi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2024 ke DPRD DKI Jakarta sebesar Rp81,58 triliun.
"Jumlah yang diusulkan naik 2,58 persen dari Rancangan Perubahan APBD TA 2023 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif pada tanggal 27 September 2023 dengan total nilai sebesar Rp79,53 triliun," ujar Heru di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023.
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
