PSI Dukung Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Heru Budi Diperpanjang: Pemimpin yang Cukup Luwes
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta – Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperpanjang masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang akan segera berakhir.
Justin menilai, Heru Budi sosok pemimpin yang luwes dan turun langsung melihat keluhan masyarakat di Jakarta. "Pak Heru juga pemimpin yang cukup luwes, tidak jarang blusukan dan turun ke lapangan untuk melihat masalah secara langsung," kata Justin dalam keterangannya, Jumat, 13 Oktober 2023.
Selain itu juga, PSI menilai, Heru Budi dapat menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung yang sempat mangkrak pada era Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Berhasil meneruskan normalisasi sungai salah satunya selesainya sodetan Ciliwung yang sempat mangkrak zaman Pak Anies," ujarnya.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
- VIVA/Riyan Rizki Roshali.
Heru Budi juga telah membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota yang sempat terhenti pada era Anies Baswedan. "Tradisi baik yang diteruskan di mana rakyat langsung bisa mengadu ke pemimpinnya langsung," katanya.
Meski demikian, masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi oleh Heru Budi. Salah contohnya, kata Justin, soal pengembangan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
"Namun Pak Heru dan jajarannya belum optimalkan penagihan kewajiban-kewajiban pengembang terkait penyerahan fasum-fasos bahkan hingga saat ini aset yang belum diserahkan tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Diketahui, Heru Budi Hartono akan genap memimpin Jakarta pada 17 Oktober 2023 mendatang. Heru menggantikan Anies Baswedan, Gubernur definitif yang telah pensiun pada 16 Oktober 2022 lalu.
Setiap triwulan, Heru menjalani evaluasi dari Kemendagri karena dia dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian. Dalam tahap evaluasi itu, Heru memaparkan sejumlah pencapaian program yang ada di Jakarta, seperti penanggulangan kemacetan, banjir, penataan transportasi, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
