Pj Gubernur DKI Gagal Lobi Swasta soal Penerapan WFH demi Tekan Polusi Udara

PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Sumber :
  • Sherly/VIVA.

Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memanggil beberapa pihak swasta untuk membahas soal penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi pegawai.

Masato Kanda Resmi Jadi Presiden Asian Development Bank ke-11

Penerapan WFH bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota, mengurangi kemacetan dan menyukseskan pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023.

Salah satu tujuan Heru Budi untuk memanggil beberapa pihak swasta yaitu meminta pengertian agar dapat mengikuti langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sudah menerapkan WFH.

Jelang 2025 Asia Grassroots Forum, Peneliti Inggris dan ASEAN Berkumpul Demi Bahas Strategi Adaptasi Iklim

Penerapan ASN DKI Jakarta WFH 50 Persen

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Saat bertemu dengan beberapa perusahaan swasta, Heru mengaku belum mendapatkan kepastian soal kesediaan menerapkan WFH selama KTT ASEAN berlangsung. "Enggak [bisa dipastikan]. Mereka kan mengatur sendiri. Saya minta asosiasi-asosiasi hasilnya, belum tahu, mereka yang ngatur," kata Heru, Kamis, 24 Agustus 2023.

PNS Bisa WFA Mulai Maret 2025

Menurut mantan wali kota Jakarta Utara itu, penerapan WFH selama KTT ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023 untuk pihak swasta hanya sebatas imbauan.

Meski demikian, Heru berharap agar perusahaan swasta bersedia menerapkan kebijakan tersebut demi kelancaran pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.

"Karena ini ada jalur-jalur yang 29 titik untuk buka tutup, sehingga tidak nyaman nanti bagi warga yang akan melakukan aktivitas pada tanggal 5, 6, dan 7 September 2023," katanya.

Ilustrasi kemacetan di jalan tol

Photo :
  • ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Heru Budi Hartono berharap agar perusahaan swasta di Ibu Kota juga ikut menerapkan kebijakan WFH, apalagi Jakarta sebentar menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 5-7 September 2023.

WFH juga diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara, kemacetan, hingga mendukung kelancaran KTT ASEAN. 

Heru mengatakan, pihak swasta tak kunjung memberikan respons terhadap imbauan untuk menerapkan WFH.

"Ini panggilan negara, lho, bagi kita semuanya, pengorbanan; kalau dibilang untung atau enggaknya, ya, silakan. Yang mau untung silakan, yang mau mengorbankan diri demi NKRI, ya, kita apresiasi," ujar Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
img-logo
img-logo

Bantu kami untuk memperbaiki kualitas siaran TvOne dengan mengisi survey berikut