Pj Gubernur DKI Ingatkan Swasta untuk Ikut Terapkan WFH karena "Panggilan Negara"
- ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap agar perusahaan swasta di Ibu Kota juga ikut menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah, apalagi Jakarta sebentar menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 pada 5-7 September 2023.
WFH juga diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara, kemacetan, hingga mendukung kelancaran KTT ASEAN.Â
Heru mengatakan, pihak swasta tak kunjung memberikan respons terhadap imbauan untuk menerapkan WFH.
Ilustrasi kemacetan.
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
"Ini panggilan negara, lho, bagi kita semuanya, pengorbanan; kalau dibilang untung atau enggaknya, ya, silakan. Yang mau untung silakan, yang mau mengorbankan diri demi NKRI, ya, kita apresiasi," ujar Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Namun, Heru menegaskan bahwa tidak ada insentif bagi pihak swasta yang ingin turut serta mendukung perhelatan KTT ASEAN dengan menerapkan kebijakan WFH.
"Bagi yang mau WFH enggak ada insentif apa-apa, panggilan ya karena kesatuan Republik Indonesia, merah putih, itu lah panggilannya. Ini panggilan jiwa, bagi kita, yang balas Gusti Allah," katanya.Â
Oleh sebab itu, Heru berencana menggelar pertemuan terbatas dengan pihak swasta dan pengusaha di Jakarta pada Kamis, 24 Agustus 2023. Dalam pertemuan itu, Heru akan melobi pihak swasta agar bersedia menerapkan WFH selama KTT ASEAN berlangsung.
Ilustrasi polusi Jakarta
- VIVA/M Ali Wafa
"Saya akan komunikasi khusus untuk (KTT ASEAN) pada 5-7 September ini. Kami akan mengundang Apindo, Kadin, Asprindo, dan lain-lain mungkin besok. Apa yang harus kita lakukan, dan anggota mereka masing-masing," katanya.
Heru menuturkan, penerapan WFH ini juga dinilai efektif untuk menekan kepadatan lalu lintas selama KTT ASEAN berlangsung. Namun, ia tetap mengimbau agar pihak swasta menyesuaikan penerapan WFH kepada masing-masing perusahaan untuk mengatur pegawainya.
"Saya tidak minta untuk mereka WFH, karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang ukurannya adalah mereka sendiri yang tahu. Tapi saya sudah sampaikan ke pihak swasta untuk menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan dan aktivitas swasta masing-masing. Ya seyogianya turut membantu melancarkan KTT ASEAN," pungkasnya.
