Atasi Polusi, Heru Budi Harap ASN DKI Beli Kendaraan Listrik
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta – Ibu Kota sedang dilanda permasalahan polusi udara yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan. Salah satu yang memperparah tingkat polusi udara di Ibu Kota adalah fenomena El Nino.
Pemerintah Indonesia sendiri tengah serius untuk menangani permasalahan tersebut. Berbagai upaya dilakukan mulai dari Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah hingga pembatasan kendaraan bermotor.
Di satu sisi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta dapat membeli kendaraan listrik sebagai salah satu bentuk upaya perbaikan kualitas udara di Ibu Kota.Â
"Mudah-mudahan karyawan kami bisa beli minimal motor listrik. Ini panggilan jiwa, yang balas gusti Allah," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
- VIVA/Riyan Rizki Roshali.
Selain motor listrik, sepeda listrik pun dianggap solusi untuk membantu perbaiki kualitas udara di Ibu Kota. Heru juga menyebut, penerapan WFH ini tidak memengaruhi tunjangan yang didapatkan para ASN.
"Terkait WFH Pemda DKI kami sudah jalankan, tidak ada kaitan dengan tunjangan transport dan lain-lain," ucap Heru.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan kendaraan listrik, tak hanya eselon IV. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.
"Bukan eselon 4 juga, para pegawai DKI Jakarta dihimbau untuk menggunakan mobil listrik," kata Joko di Balaikota Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberikan anggaran untuk pegawai ASN membeli kendaraan listrik, hanya dalam bentuk imbauan saja.
"Tidak ada anggarannya, eselon 4 tidak ada penganggaran kendaraan transportasi itu," kata dia.
Jadi Tersangka Korupsi, Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Dibebastugaskan
Pemprov Jakarta, menghormati proses hukum yang diambil oleh Kejati. Selain itu, pihak pemprov juga mendukung penuh penegakan hukum yang transparan, adil, serta sesuai UU.
