Kritik Rencana Tilang Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi, Legislator PDIP Minta DLH DKI Introspeksi
- Pemprov DKI Jakarta
Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hardiyanto Kenneth meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI agar introspeksi diri sebelum menggelar tilang bagi kendaraan yang tak lulus uji emisi.
DLH DKI Jakarta juga harus memeriksa kendaraan dinas yang dimilikinya terlebih dahulu, sebab Kenneth mengaku pernah melihat kendaraan Dinas LH serta truk sampah yang mengeluarkan asap cukup tebal di jalan.
"Saya kemarin di jalan, [melihat] mobil pelat merah Dinas Lingkungan Hidup, itu asapnya, Pak, naudzubillah min dzalik. Bapak udah terapkan belum," ujar Kenneth di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Bengkel Uji Emisi
- Pemprov DKI Jakarta
Setelah melihat kejadian tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu akhirnya meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan uji emisi pada kendaraan dinas Pemprov DKI.
"Truk LH yang angkut sampah, SDA yang angkut lumpur, Dishub, Satpol PP, mobil-mobil lurah, camat, udah belom Bapak tes itu semua? Harus dites (uji emisi) itu, Pak," katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto sebelumnya menyatakan rencananya untuk menggelar tilang untuk merazia kendaraan yang tidak lulus uji emisi pada September 2023. Rencana tilang uji emisi itu dilakukan bersama jajaran TNI-Polri dan Dinas Perhubungan (Dishub).
"Kami sedang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, POM TNI, rencananya akan menggelar tilang uji emisi per tanggal 1 September 2023," kata Asep saat rapat di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Uji emisi kendaraan roda empat di Monas, Jakarta
- Antara/ Puspa Perwitasari
Kendati demikian, DLH sedang berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk membahas SOP dan teknisnya. Tilang uji emisi itu juga akan diuji coba pada 25 Agustus 2023.
Asep mengatakan, tilang uji emisi akan dilakukan secara masif mulai 1 September hingga November 2023 sebagai bentuk upaya mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
Terpopuler: Bukan Libur tapi Pembelajaran Selama Ramadhan, Pergub DKI Kalau ASN Boleh Poligami
Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait aparatur sipil negara (ASN) boleh poligami, sehingga menjadi artikel disorot sepanjang Jumat.
